PERKAWINAN WANITA HAMIL dan STATUS ANAK

Pendahuluan
Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil seblum melangsungkan akad nikah, kemudian dinkahi oleh pria yang menghamilinya. Oleh karena itu, masalah perkawinan wanita hamil harus dibutuhkan penelitian dan perhatian yang bijaksana terutama Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N). Tentang hamil diluar nikah sendiri sudah kita ketahui sebagai perbuatan zina baik oleh pria yang menghamilinya maupun wanita yang hamil. Dan itu merupakan dosa besar. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka. Sejalan dengan sikap para ulama itu, ketentuan hukum Islam menjaga batas-batas pergaulan masyarakat yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman. Patuh terhadap ketentuan hukum Islam, insya Allah akan mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat.
Dalam Impres No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam(KHI), Bab VIII Kawin Hamil sama dengan persoalan menikahkan wanita hamil. Pasal 53 dari BAB tersebut berisi tiga(3) ayat , yaitu :
• Seorang wanita hamil di laur nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
• Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat(1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
• Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil adalah QS: An-Nur:3, yang berbunyi.
•       •            
“laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin”.
Maksud ayat diatas ialah tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya. Persoalan menikahkan wanita hamil apabila dilihat dari KHI, penyelesaiaanya jelas dan sederhana cukup dengan satu pasal dan tiga ayat. Yang menikahi wanita hamil adalah pria yang menghamilinya, hal ini termasuk penangkalan terhadap terjadinya pergaulan bebas, juga dalam pertunangan. Asas pembolehan pernikahan wanita hamil ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepastian hukum kepada anak yang ada dalam kandungan, dan logikanya untuk mengakhiri status anak zina.
Menurut pandangan ulama’ fiqh Dalam kasus wanita hamil yang akan menikah dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya, ada tiga pendapat yaitu :
• Menurut Imam Malik, seorang wanita yang zina tidak diperbolehkan nikah kecuali setelah menyelesaikan iddahnya. Kalau ia hamil, maka ia baru diperbolehkan nikah setelah melahirkan anaknya. Dalam hal ini, Imam Malik memang punya pandangan yang sangat keras.
• Yang lebih ringan adalah pendapat Imam Syafi'i, ia berpendapat diperbolehkannya nikah dengan wanita yang zina, walau ia dalam keadaan hamil. Demikian juga menurut Hanafiyah, hanya saja, menurut madzhab ini, sang suami tidak diperbolehkan mengumpuli istrinya hingga ia melahirkan anaknya.
• Perbedaan madzhab-madzhab ini, jika sang suami bukan lelaki yang berbuat zina kepada wanita tsb. Apabila sang suami adalah orang yang berbuar zina kepada sang wanita, maka semuanya sepakat memperbolehkan pernikahan tsb. baik wanitanya hamil atau tidak.

pertama, harus menunggu sampai kelahiran anak yang dikandung wanita tersebut. Dan status anak yang dilahirkan kelak, dapat dianggap sebagai anak laki-laki yang mengawini wanita tersebut dengan kesepakatan kedua belah pihak.
Kedua, siapapun pria yang mengawini dianggap benar sebagai pria yang menghamili, kecuali wanita tersebut menyanggahnya. Ini pendapat ulama Hanafi yang menyatakan bahwa menetapkan adanya nasab (keturunan) terhadap seorang anak adalah lebih baik dibanding dengan menganggap seorang anak tanpa keturunan alias anak haram.
Perkawinan dalam kasus ini dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran bayi, dan anak yang dikandung dianggap mempunyai hubungan darah dan hukum yang sah dengan pria yang mengawini wanita tersebut. Di sinilah letak kompromistis antara hukum Islam dan hukum adat dengan menimbang pada kemaslahatan, aspek sosiologis dan psikologis.
Status anak
Status anak yang lahir akibat pernikahan dikarenakan wanita yang melahirkannya telah hamil terlebih dahulu, maka status anak tersebut menurut pandangan ulama’ fiqh, yaitu:
 Menurut Mahzab Syafi'i : Kalau kandungan itu terlahir setelah 6 bulan waktu dari waktu nikah, maka sang ayah (siapa saja yang menikah dengan ibu hamil tadi) bisa menjadi wali nikah. Kalau kandungan itu terlahir kurang dari 6 bulan setelah umur pernikahan maka walinya adalah wali hakim. Ini didasarkan usia minimal bayi dalam kandungan adalah enam bulan, jadi selama enam bulan itu ada kemungkinan janin yang ada dalam kandungan ibu adalah janin dari orang yang menikahinya.
 Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dalam hal kebolehan seorang lelaki menikahi seorang wanita hamil dari hasil hubungan gelap (zina). Hanya saja, fiqh membolehkan secara mutlak, baik dinikahi oleh lelaki yang telah menghamilinya atau bukan, sedangkan KHI membolehkan, namun dengan syarat lelaki yang menikahinya adalah lelaki yang telah menghamilinya.
 Selanjutnya, jika antara keduanya telah melakukan akad nikah, kemudian melahirkan seorang bayi, maka nasab bayi tersebut, menurut fiqh, dapat dihubungkan dengan orang tua lelakinya, jika bayi lahir setelah 6 bulan sejak akad nikah orang tuanya. Namun, jika bayi lahir kurang dari 6 bulan, maka nasab bayi tidak dapat dihubungkan dengan orang tua lelakinya. Sedangkan, menurut KHI, bayi yang lahir dari akad nikah tutup malu dapat dihubungkan nasabnya dengan orang tua lelakinya tanpa syarat. Sebenarnya, KHI ini lebih realistis dari pada fiqh dalam menghubungkan nasab bayi (anak) dengan orang tua lelakinya (bapak) karena beberapa alasan:
• pertama, KHI hanya membolehkan perempuan hamil tersebut menikah dengan lelaki yang telah menghamilinya sehingga anak yang dilahirkan jelas berasal dari sperma bapaknya
• Kedua, penetapan nasab anak dalam KHI dapat dilakukan dengan melalui iqra atau istilah yang digunakan oleh Hanafiyah, tidak Syafi’iyah.
• .Ketiga, penetapan nasab anak dalam KHI dapat dilakukan dengan memahami petunjuk Al Qur’an pada “al mawlulah“ yaitu qat’i ( Mahzab Hanafi).
 Jadi secara umum Nasab sang anak tetap ikut pada ayah .. kecuali .. lebih dari 6 bulan.

AKIBAT PERKAWINAN TERHADAP ANAK KETURUNAN
Anak sah menurut Pasal 42 UU No.1 tahun 1974, adalah :
"Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah"
Penyangkalan anak dapat dilakukan menurut Pasal 251 – 254 KUHPer, jika :
1. Dilahirkan sebelum 180 hari sejak saat perkawinan
2. Jika masa 180 + 300 hari, belum pernah berhubungan tetapi istri melahirkan
3. Istri melakukan perzinahan
4. Anak dilahirkan setelah lewat 300 hari, keputusan hakim sejak perpisahan meja dan tempat tidur
PEMBUKTIAN ANAK SAH, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan dua akte, yaitu :
1. Akte perkawinan, milik ibu
2. Akte kelahiran, dari ibu mana anak tersebut dilahirkan
Selain itu, dapat dilakukan pembuktian langsung/nyata yaitu :
1. Memakai nama keluarga Ayah
2. Masyarakat sekitar mengakui
3. Ayah memperlakukan baik keluarga lainnya
Anak diluar kawin/natuurlijk kind apabila diakui melalui akte pengakuan anak maka akan menimbulkan hubungan hukum dengan suami/istri yang mengakui. Apabila tidak diakui maka tidak ada hubungan hukum.
KEKUASAAN ORANG TUA / Ouderlijke Macht
Kekuasaan orangtua meliputi dua hal, yaitu :
1. Diri anak ; kebutuhan fisik anak
2. Harta anak ; pengurusan harta sang anak
Sifat kekuasaan orangtua menurut KUHPer adalah kekuasaan kolektif yang dipegang oleh Ayah
Sifat kekuasaan orangtua menurut UU No. 1 tahun 1974 adalah kekuasaan tunggal yang ada pada masing – masing pihak ayah dan ibu
Pencabutan kekuasaan orangtua dapat dilakukan (Pasal 49 UU No.1 1974), apabila :
1. melalaikan kewajiban sebagi orangtua
2. berkelakukan buruk
3. Dihukum karena suatu kejahatan

AKIBAT PERKAWINAN YANG LAIN
Mengenai hubungan darah adalah sebagai berikut :
1. Anak terhadap orangtua. Anak yang sah mempunyai hubungan darah yang sah baik dengan ayah maupun ibunya
2. Anak terhadap ibunya (Pasal 280 KUHPer dan UU No. 1 tahun 1974). Menurut KUHPer, anak diluar kawin baru mempunyai hubungan darah dengan ibu apabila sang ibu mengakuinya.
Menurut UU No. 1/1974, setiap anak secara otomatis mempunyai hubungan darah dengan ibunya


KEDUDUKAN ANAK
Pasal 42
Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
Pasal 43
(1). Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
(2). Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 44
(1). Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
(2). Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Pasal 55
(1). Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
(2). Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
(3). Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.
KHI sebagaimana terlihat nanti juga memberikan aturan-aturan yang mirip untuk tidak mengatakan persis sama dengan aturan-aturan yang terdapat dalam UUPer Melalui pasal 99, KHI menyatakan bahwa:
Anak yang sah adalah:
a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
b. hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.
Berdasarkan pasal - 99 ayat a - ini, jelas bahwa anak zina yang lahir setelah ibunya dinikahi penghamilnya seperti diatur dalam pasal 53 ayat 1 KHI adalah anak sah. Sebabnya ialah anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Anak ini bukan anak yang lahir di luar perkawinan. Anak yang lahir di luar perkawinan - menurut pasal 186 KHI - hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Oleh karena anak ini dilahirkan dalam perkawinan yang sah, maka ia saling mewaris tidak saja dengan ibu dan keluarga dari pihak ibunya, tetapi juga saling mewaris dengan bapak dan keluarga dari pihak bapaknya. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan antara anak ini dan anak yang lahir akibat perkawinan yang sah.
Sekalipun merujuk pada kitab-kitab fiqh, ternyata dalam hubungannya dengan status anak yang lahir dalam perkawinan, KHI tidak memberi batasan, sebagaimana fiqh. Seperti diketahui fiqh memberi tenggang waktu minimal 6 bulan antara kelahiran dan akad nikah menurut Abu Hanifah, atau antara kelahiran dan persetubuhan yang terjadi setelah akad nikah menurut Malik dan Syafi’i baru anak tersebut dapat dinasabkan kepada bapaknya. Jika kurang dari 6 bulan, tidak dapat dipertalikan nasab tersebut. Dengan demikian jika pasal 99 a KHI di atas diinterpretasikan dengan tolok ukur fiqh Malik dan al-Syafi’i, sekalipun anak tersebut lahir begitu akad nikah selesai, tetap tergolong anak sah sepanjang persetubuhannya terjadi minimal 6 bulan sebelum anak tersebut dilahirkan. Sedang jika tolok ukur fiqh Abi Hanifah yang digunakan, baru dipandang sah jika anak tersebut lahir minimal 6 bulan setelah terjadinya akad nikah. Oleh karena baik pasal 53 ayat 1 maupun pasal 99a KHI, bertujuan antara lain untuk melindungi anak dimaksud, maka tolok ukur fiqh Malik dan al-Syafi’i lebih sejalan dengan tujuan tersebut.
Fiqh secara tegas menyatakan bahwa anak zina dapat saling mewarisi dengan ibu dan keluarga pihak ibu. Sedang dengan bapak dan keluarga pihak bapak tidak dapat saling mewarisi. Alasan yang dikemukakan fiqh, ialah adanya kejelasan hubungan nasab antara anak dengan ibunya melalui adanya indikasi bahwa ibu tersebutlah yang nyata-nyata mengandungnya. Oleh karena itu mereka saling mewarisi. Sedang antara anak dengan bapak, kejelasan hubungan nasab didasarkan atas adanya akad nikah dengan ibu anak tersebut, karena tidak ada indikasi selainnya yang dapat dijadikan pegangan. Demikianlah fiqh dahulu memberikan ketentuan.
Bagaimana sekarang, ketika ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat? Dalam hal ini, muncul berbagai persoalan yang terkait dengan ketentuan fiqh di atas. Misalnya apakah hubungan nasab seorang anak dengan ibunya, ditentukan oleh adanya kenyataan bahwa wanita itulah yang mengandungnya, bagaimana jika janin tersebut berasal dari ovum wanita lain, sedang ia hanya sekedar mengandungnya saja, bukan sekaligus pemilik ovum tersebut? Bagaimana pula jika ilmu pengetahuan dan penggunaan teknologi kedokteran dapat menentukan secara pasti hubungan genetik (nasab) antara seorang anak dengan bapaknya melalui test deoxyribonucleic acid (DNA) ? Tampaknya dalam hal ini berlaku prinsip: Hukum berubah mengikuti perubahan zaman, tempat, dan keadaan. Berdasarkan paradigma ini, maka hubungan nasab antara anak zina dan bapaknya dapat ditentukan secara pasti melalui test DNA. Ini membawa konsekuensi, keduanya saling mewarisi, termasuk juga dengan keluarga pihak bapaknya. Natijah hukum ini didasarkan atas kaidah di atas, dan alasan-alasan berikut:
1. Akurasi hasil test DNA sangat tinggi , sehingga lebih logis dijadikan dasar menentukan hubungan nasab, dibanding jika didasarkan atas adanya akad nikah antara bapak-ibu seorang anak, termasuk juga jika dibandingkan dengan penentuan hubungan nasab seorang anak dengan ibunya atas dasar bahwa ibunya itulah yang mengandung (padahal belum tentu anak yang dikandungnya itu berasal dari ovum ibunya sendiri).
2. Dengan diakuinya secara hukum hubungan nasab antara anak dengan bapak- nya - walaupun pada hakikatnya hasil perzinaannya - akan memberikan jaminan yang pasti bagi anak tersebut, baik berkaitan dengan kepastian nasabya, maupun dengan hak-haknya yang lain, serta akan memaksa bapak tersebut bertanggung jawab memikul konsekuensi logis dari perbuatannya sendiri.
3. Jika dengan prinsip al-walad li al-firasy , hukum Islam dapat memberikan kepastian hukum hubungan nasab antara seorang anak dan suami ibunya, maka seharusnya lebih dapat memberikan hal yang sama bagi seorang anak yang dengan pembuktian test DNA menunjukkan adanya hubungan genetika secara signifikan dengan seorang laki-laki (bapaknya). Pola istinbath ini dikenal dengan sebutan qiyas awlawiy atau mafhum muwafaqah.
Dengan ditemukannya teknologi yang dapat dipergunakan untuk menentukan ada tidaknya hubungan genetik antara seseorang dengan yang lainnya, maka pendapat tersebut justru prospektif, termasuk juga jika dikaitkan dengan KHI. Bahkan hukum harus mengakui adanya hubungan nasab tersebut, sekalipun kedua orang tua itu akhirnya tidak melakukan pernikahan, jika test DNA membuktikan adanya pertalian genetik tersebut secara signifikan. Dengan cara demikian, tidak saja status hukum hubungan nasab antara anak zina dan bapaknya legitimated, tetapi juga sekaligus hak-hak anak tersebut menjadi terlindungi.
Menurut hukum positif di Indonesia status anak zina yang lahir setelah ibunya dinikah laki-laki penghamilnya adalah termasuk anak sah. Oleh karena itu antara anak tersebut dan bapaknya saling mewarisi. Sekalipun yang demikian ini bertentangan dengan jumhur ulama, akan tetapi terdapat pendapat yang sejalan dengan hukum positif tersebut, yang jika dilengkapi dengan test DNA justru lebih prospektif, baik bagi status hukum anak tersebut maupun bagi kepentingan perlindungan hak-haknya. Bahkan status dan perlindungan tersebut, juga berlaku bagi semua anak zina, sekalipun kedua orang tuanya akhirnya tidak melakukan pernikahan, jika test DNA membuktikan adanya hubungan genetik secara signifikan.

Sumber Daya Manusia Yang Bermanfaat

PENDAHULUAN
Salah satu sumber daya yang penting dalam manajemen adalah sumber daya manusia atau human resources. Pentingnya sumber daya manusia ini, perlu disadari oleh semua tingkatan manajemen. Bagaimanapun majunya teknologi saat ini, namun faktor manusia tetap memegang peranan penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Menurut Buchari Zainun (2001, hal. 17), manajemen sumber daya manusia merupakan bagian yang penting, bahkan dapat dikatakan bahwa manajemen itu pada hakikatnya adalah manajemen sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia adalah identik dengan manajemen itu sendiri.

PENGERTIAN
Beberapa pengertian tentang manajemen sumber daya manusia, antara lain :
- Manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan, pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. (Flipo, 1989)
- Manajemen sumber daya manusia adalah sebagai penarikan, seleksi, pengembangan, penggunaan dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh organisasi. (French dalam Soekidjo, 1991)
Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan proses pendayagunaan manusia atau pegawai yang mencakup; penerimaan, penggunaan, pengembangan dan pemeliharaan sumber daya manusia yang ada.
KONSEP TENTANG SDM
Perubahan konsepsi tentang sumber daya manusia atau pandangan terhadap pekerja dalam kerangka hubungan kerja pada organisasi.
1. Pekerja dianggap sebagai Barang Dagangan.
Sekitar pertengahan abad ke 19 berkembang anggapan bahwa manusia kerja atau pekerja dianggap sebagai barang dagangan. Pekerja diperlakukan sebagai salah satu faktor produksi yang dapat diperjualbelikan untuk dijadikan alat produksi. Anggapan ini mempunyai beberapa kelemahan, antara lain pekerja tidak mungkin menjual daya atau tenaganya. Bahkan dalam pemanfaatan SDM ini, pekerja harus tunduk kepada beberapa hal yang ada diluar dirinya, seperti disiplin dan kekuasaan majikannya, pegawai lain, penggunaan dan pengembangan pegawai, yang diarahkan untuk tercapainya tujuan organisasi.

2. Pekerja dianggap sebagai SDM.
Adanya anggapan bahwa sering terjadinya pemborosan dalam pemanfaatan sumber daya manusia atau pekerja. Keadaan ini berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dari organisasi, dan juga penghasilan pekerja itu sendiri. Selain pemborosan, juga faktor-faktor yang berkaitan dengan kelalaian pekerja, misalnya terjadi kecelakaan serta biaya pengembangan kemampuan atau kompensasi SDM. Semuanya merupakan biaya yang harus diperhitungan dalam menghitung biaya produksi. Biaya tersebut sering disebut sebagai biaya sosial yang harus ditanggung bersama-sama oleh pihak-pihak yang bersangkutan, seperti masyarakat, pemilik usaha dan pekerja sendiri. Biaya sosial ini kadang-kadang dapat melebihi biaya produksi.

3. Pekerja dianggap sebagai Mesin.
Pada akhir abad 19 dan permulaan abad ke-20, dengan munculnya konsep manajemen ilmiah (Scientific Management), antara lain proses manajemen lebih mengutamakan produktivitas pekerja. Manajemen mengutamakan pada pengukuran kerja dan kualitas kerja, analisa pekerjaan sampai kepada hal-hal yang sangat detail dalam pekerjaan. Pada situasi ini, pimpinan menempatkan pekerja tak ubahnya sebagai mesin, karena pekerjaan yang bersifat rutin, dan pekerjaan rutin pada prinsipnya dapat dikerjakan oleh mesin. Konsepsi SDM yang demikian tidak ubahnya menganggap bahwa pekerja itu sama dengan barang dagangan. Karena SDM dianggap seperti mesin, maka penggunaan pekerja tersebut diusahakan sama seperti mesin dengan mengutamakan produktivitasnya tanpa memandang segi-segi kemanusiaan seperti; pikiran, perasaan, dan tata nilai manusia lainnya.

4. Pekerja dianggap sebagai Manusia.
Sebagai reaksi terhadap pandangan yang menganggap dan memperlakukan manusia kerja sebagai mesin atau alat yang tidak manusiawi, maka muncul pandangan yang cenderung kadang-kadang terlalu manusiawi. Teori Y dari McGregor mempunyai relevansi tinggi dengan pandangan yang berwatak manusiawi. Dalam hal tertentu pandangan ini memang dapat berhasil yaitu bilamana kualifikasi pekerjanya sudah cukup tinggi, namun akan gagal bilamana manusianya dipandang dan diperlakukan secara manusiawi itu tanpa kendali sama sekali. Selanjutnya muncul gerakan hubungan manusia (human relations movement) yang dipelopori oleh Elton Mayo, Dickton dan sebagainya. Kelompok ini memandang bahwa dalam manajemen tidak semata-mata berdasar atas rasa kemanusiaan saja, tetapi secara ilmiah dapat dilakukan observasi terhadap pekerja. Selain itu pekerja mempunyai sistem saraf dan alat perasa lainnya sebagaimana manusia lainnya, dan juga ingin menempati kedudukan sosial yang layak dalam masyarakat. Pada tahapan ini, pandangan terhadap pekerja pada dasarnya ingin memanusiakan manusia pekerja, dan disarankan suapaya pekerja diperlakukan yang wajar dan manusiawi, dengan lebih memperhatikan perasaan-perasaan manusianya.

5. Pekerja dianggap sebagai Partner
Sebagai kelanjutan konsepsi tentang pekerja yang harus dimanusiakan, kemudian berkembang konsep partnership. Konsepsi ini pada prinsipnya ingin menjembatani perbedaan atau pertentangan antara pemilik usaha dengan pekerjanya. Disini ditekankan bahwa pemilik usaha tidak mungkin menjalankan sendiri usahanya tanpa bantuan orang lain atau pekerja, demikian pula sebaliknya pekerja tidak bisa melakukan kegiatan atau pekerjaan bilamana tidak ada pemilik usaha. Untuk itu perlu adanya kerjasama yang merupakan suatu sistem yang bermanfaat untuk terjadinya partnership. Konsep partnership ini dikembangkan oleh Ouchi dengan Teori Z yang saat ini banyak diterapkan pada manajemen Jepang. Secara mendasar konsep ini ingin menerapkan, bahwa pekerja supaya tidak tunduk sepenuhnya kepada kekuasaan manajemen yang absolut, akan tetapi memandang pekerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari manajemen itu sendiri. Pekerja mempunyai hak yang sama untuk berperan aktif dalam mencapai tujuan organisasi, seperti halnya kelompok ahli dan kelompok manajemen lain terlibat dalam pengambilan keputusan dan menentukan kebijaksanaan penting organisasi. Karena itu konsep partnership ini sering juga dinamakan ko-determinasi (co-determinas).
PROSES MANAJEMEN SDM
Proses manajemen sumber daya manusia yang akan dibahas, sebagaimana disampaikan oleh Pigors dan Myers (1961) yaitu menekankan pada; recruitment (pengadaan), maintenance (pemeliharaan) dan development (pengembangan).

1. Pengadaan Sumber Daya Manusia Recruitment
disini diartikan pengadaan, yaitu suatu proses kegiatan mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan dan penempatan. Pengadaan yang dimaksud disini lebih luas maknanya, karena pengadaan dapat merupakan salah satu upaya dari pemanfaatan. Jadi pengadaan disini adalah upaya penemuan calon dari dalam organisasi maupun dari luar untuk mengisi jabatan yang memerlukan SDM yang berkualitas. Jadi bisa berupa recruitment from outside dan recruitment from within.
Recruitment from within merupakan bagian dari upaya pemanfatan SDM yang sudah ada, antara lain melalui pemindahan dengan promosi atau tanpa promosi. Untuk pengadaan pekerja dari luar tahapan seleksi memegang peran penting. Seleksi yang dianjurkan bersifat terbuka (open competition) yang didasarkan kepada standar dan mutu yang sifatnya dapat diukur (measurable). Pada seleksi pekerja baru maupun perpindahan baik promosi dan tanpa promosi, harus memperhatikan unsur-unsur antara lain; kemampuan, kompetensi, kecakapan, pengetahuan, keterampilan, sikap dan kepribadian.
Tahapan pemanfaatan SDM ini sangat memegang peranan penting, dan merupakan tugas utama dari seorang pimpinan. Suatu hal yang penting disini adalah memanfaatkan SDM atau pekerja secara efisien, atau pemanfaatan SDM secara optimal, artinya pekerja dimanfaatkan sebesar-besarnya namun dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan batas-batas kemungkinan pemanfaatan yang wajar. Orang tidak merasa diperas karena secara wajar pula orang tersebut menikmati kemanfaatannya.
Prinsip pemanfaatan SDM yang terbaik adalah prinsip satisfaction yaitu tingkat kepuasan yang dirasakan sendiri oleh pekerja yang menjadi pendorong untuk berprestasi lebih tinggi, sehingga makin bermanfaat bagi organisasi dan pihak-pihak lain. Pemanfaatan SDM dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang paling mudah dan sederhana sampai cara yang paling canggih. Pemanfaatan SDM perlu dimulai dari tahap pengadaan, dengan prinsip the right man on the right job.

2. Pemeliharaan Sumber Daya Manusia
Pemeliharaan atau maintenance merupakan tanggung jawab setiap pimpinan. Pemeliharaan SDM yang disertai dengan ganjaran (reward system) akan berpengaruh terhadap jalannya organisasi. Tujuan utama dari pemeliharaan adalah untuk membuat orang yang ada dalam organisasi betah dan bertahan, serta dapat berperan secara optimal. Sumber daya manusia yang tidak terpelihara dan merasa tidak memperoleh ganjaran atau imbalan yang wajar, dapat mendorong pekerja tersebut keluar dari organisasi atau bekerja tidak optimal.
Pemeliharaan SDM pada dasarnya untuk memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama hakikat manusianya. Manusia memiliki persamaan disamping perbedaan, manusia mempunyai kepribadian, mempunyai rasa, karya, karsa dan cipta. Manusia mempunyai kepentingan, kebutuhan, keinginan, kehendak dan kemampuan, dan manusia juga mempunyai harga diri. Hal-hal tersebut di atas harus menjadi perhatian pimpinan dalam manajemen SDM. Pemeliharaan SDM perlu diimbangi dengan sistem ganjaran (reward system), baik yang berupa finansial, seperti gaji, tunjangan, maupun yang bersifat material seperti; fasilitas kendaraan, perubahan, pengobatan, dll dan juga berupa immaterial seperti ; kesempatan untuk pendidikan dan pelatihan, dan lain-lain. Pemeliharaan dengan sistem ganjaran ini diharapkan dapat membawa pengaruh terhadap tingkat prestasi dan produktitas kerja.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia yang ada didalam suatu organisasi perlu pengembangan sampai pada taraf tertentu sesuai dengan perkembangan organisasi. Apabila organisasi ingin berkembang seyogyanya diikuti oleh pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan.
Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk pengembangaan SDM, terutama untuk pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian. Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga yang digunakan oleh suatu organisasi, sedangkan pelatihan lebih berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan pekerja yang sudah menduduki suatu jabatan atau tugas tertentu.
Untuk pendidikan dan pelatihan ini, langkah awalnya perlu dilakukan analisis kebutuhan atau need assessment, yang menyangkut tiga aspek, yaitu :
1) Analisis organisasi, untuk menjawab pertanyaan : "Bagaimana organisasi melakukan pelatihan bagi pekerjanya",
2) Analisis pekerjaan, dengan pertanyaan : " Apa yang harus diajarkan atau dilatihkan agar pekerja mampu melaksanakan tugas atau pekerjaannya" dan
3) Analisis pribadi, menekankan "Siapa membutuhkan pendidikan dan pelatihan apa". Hasil analisis ketiga aspek tersebut dapat memberikan gambaran tingkat kemampuan atau kinerja pegawai yang ada di organisasi tersebut.

Kinerja atau performance dipengaruhi oleh beberapa faktor yang disingkat "ACIEVE" yaitu : ability (kemampuan pembawaan), capacity (kemampuan yang dapat dikembangkan), incentive (insentif material dan non-material), environment (lingkungan tempat kerja), validity (pedoman, petunjuk dan uraian kerja) dan evaluation (umpan balik hasil kerja). Dari beberapa faktor di atas, yang dapat diintervensi dengan pendidikan dan pelatihan adalah capasity atau kemampuan pekerja yang dapat dikembangkan, sedangkan faktor lainnya diluar jangkauan pendidikan dan pelatihan.
Beberapa Metode Pelatihan :
a. Metoda di luar pekerjaan (off the job side)
Pada metoda ini pegawai yang mengikuti pendidikan atau pelatihan keluar sementara dari pekerjaannya, mengikuti pendidikan dan pelatihan secara intensif. Metoda ini terdiri dari 2 teknik, yaitu :

1) Teknis presentasi informasi, yaitu menyampaikan informasi yang tujuannya mengintroduksikan pengetahuan, sikap dan keterampilan baru kepada peserta. Antara lain melalui; ceramah biasa, teknik diskusi, teknik pemodelan perilaku (behavioral modelling), model kelompok T, yaitu mengirim pekerja ke organisasi yang lebih maju untuk mempelajari teori dan mempraktekkannya.

2) Teknik simulasi. Simulasi adalah meniru perilaku tertentu sedemikian rupa sehingga peserta pendidikan dan latihan dapat merealisasikan seperti keadaan sebenarnya. Teknik ini seperti; simulator alat-alat kesehatan, studi kasus (case study), permainan peran (role playing), dan teknik dalam keranjang (in basket), yaitu dengan cara memberikan bermacam-macam masalah dan peserta diminta untuk memecahkan masalah tersebut sesuai dengan teori dan pengalamannya.

b. Metode di dalam pekerjaan (on the job side)
Pelatihan ini berbentuk penugasan pekerja baru, yang dibimbing oleh pegawai yang berpengalaman atau senior. Pekerja yang senior yang bertugas membimbing pekerja baru diharapkan memperlihatkan contoh-contoh pekerjaan yang baik, dan memperlihatkan penanganan suatu pekerjaan yang jelas.

ADAT PERNIKAHAN PALEMBANG YANG MULAI TERSISIH DI TENGAH KEMAJUAN ZAMAN.

ADAT PERNIKAHAN PALEMBANG YANG MULAI TERSISIH DI TENGAH KEMAJUAN ZAMAN.

Adat perkawinan Palembang adalah suatu pranata yang dilaksanakan berdasarkan budaya dan aturan Palembang. Melihat adat perkawinan Palembang, jelas terlihat bahwa busana dan ritual adatnya mewariskan keagungan serta kejayaan raja-raja dinasti Sriwijaya yang mengalaimi keemasan berpengaruh di Semananjung Melayu berabad silam. Pada zaman kesultanan Palembang berdiri sekitar abad 16 lama berselang setelah runtuhnya dinasti Sriwijaya, dan pasca Kesultanan pada dasarnya perkawinan ditentukan oleh keluarga besar dengan pertimbangan bobot, bibit dan bebet. Pada masa sekarang ini perkawinan banyak ditentukan oleh kedua pasang calon mempelai pengantin itu sendiri. Untuk memperkaya pemahaman dan persiapan pernikahan, berikut ini uraian tata cara dan pranata yang berkaitan dengan perkawinan Palembang. Di mana akan di uraikan Sebelum pernikahan, saat pernikahan dan setelah pernikahan.
Sumber tulisan di ambil dari berapa artikel, wawancara dan pengalaman pribadi :

1. SEBELUM PERNIKAHAN
Madik
Bagian pertama rangkaian prosesi pernikahan adat Palembang adalah Madik. Berasal dari kata bahasa Jawa Kawi yang berarti mendekat atau pendekatan. Madik adalah suatu proses penyelidikan atas seorang gadis yang dilakukan oleh utusan pihak keluarga pria.Tujuannya untuk perkenalan, mengetahui asal usul serta silsilah keluarga masing-masing serta melihat apakah gadis tersebut belum ada yang meminang.
Pada zaman dahulu madik di lakukan pihak pria apabila ada kesukaan yang di lihat oleh seorang pria atas wanita di mana telah terjadi pertemuan sebelumnya seperti pria yang melihat dan tertarik pada seorang wanita pada acara cawisan atau fatayat, karena ketertatikan inilah maka pihak pria akan mengirimkan utusannya. Yang kebanyakan utusan tersebut adalah perempuan yang bisa melihat langsung wanita yang sedang di padik baik dari fisik maupun keterampilan (seperti mengaji Al Quran, Masak, Menjahit dan keterampilan lainnya) tetapi terkadang ada pula utusan adalah seorang pria.
Pertama-tama keluarga calon mempelai laki-laki mengadakan observasi atau pengamatan terhadap calon mempelai wanita dan keluarganya. Begitu juga sebaliknya, keluarga calon mempelai wanita mengadakan pengamatan juga terhadap calon mempelai laki-laki dan keluarganya.
Dalam pengamatan ini untuk mengetahui asal-usul, silsilah, dan gelarnya masing-masing. Gelar suku Palembang ada empat (4) tingkatan, antara lain:
Laki-laki Perempuan
Raden - Raden Ayu
Masagus - Masayu
Kemas - Nyimas
Kiagus - Nyayu
Tetapi pada saat sekarang madik sudah jarang di lakukan dan sudah jarang terdengan tetapi mungkin di sebagian masyarakan asli Palembang masih di lakukan dan madik ini juga di lakukan juga oleh dari keturunan Arab mereka lakukan pada saat adanya acara Gambusan ataupun sambrahan/bedana.
Untuk masyarakat Palembang sendiri saat ini madik sepertinya tidak di pakai lagi karena seiring perkembangan zaman tetapi yang masih seirng terjadi adalah “Rasan Tuo” di mana dari dua keluarga pihak pria dan wanita menjodohkan anak mereka masing-masing denagn tujuan untuk mempererat tali keutuhan keluarga.
Menyengguk
Menyengguk atau sengguk berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya memasang “pagar” agar gadis yang dituju tidak diganggu oleh sengguk (sebangsa musang, sebagai kiasan tidak diganggu perjaka lain). Menyengguk dilakukan apabila proses Madik berhasil dengan baik, untuk menunjukkan keseriusan, keluarga besar pria mengirimkan utusan resmi kepada keluarga si gadis.Utusan tersebut membawa tenong atau sangkek terbuat dari anyaman bambu berbentuk bulat atau segi empat berbungkus kain batik bersulam emas berisi makanan, dapat juga berupa telor, terigu, mentega, dan sebagainya sesuai keadaan keluarga si gadis.
Ngebet
Bila proses sengguk telah mencapai sasaran, maka kembali keluarga dari pihak pria berkunjung dengan membawa tenong sebanyak 3 buah, masing-masing berisi terigu, gula pasir dan telur itik. Pertemuan ini sebagai tanda bahwa kedua belah pihak keluarga telah “nemuke kato” serta sepakat bahwa gadis telah ‘diikat’ oleh pihak pria. sebagai tanda ikatan, utusan pria memberikan bingkisan pada pihak wanita berupa kain, bahan busana, ataupun benda berharga berupa sebentuk cincin, kalung, atau gelang tangan.
Untuk adat menyengguk dan ngebet sudah sangat jarang di lakukan pada karenakan pergerseran dan kemajuan zaman, untuk negbet pada saat sekarang sama seperti “tunangan”.
Berasan
Berasal dari bahasa Melayu artinya bermusyawarah, yaitu bermusyawarah untuk menyatukan dua keluarga menjadi satu keluarga besar. Pertemuan antara dua pihak keluarga ini dimaksudkan untuk menentukan apa yang diminta oleh pihak si gadis dan apa yang akan diberikan oleh pihak pria. Pada kesempatan itu, si gadis berkesempatan diperkenalkan kepada pihak keluarga pria. Biasanya suasana berasan ini penuh dengan pantun dan basa basi. Setelah jamuan makan, kedua belah pihak keluarga telah bersepakat tentang segala persyaratan perkawinan baik tata cara adat maupun tata cara agama Islam. Pada kesempatan itu pula ditetapkankapan hari berlangsungnya acara “mutuske kato”. Dalam tradisi adat Palembang dikenal beberapa persyaratan dan tata cara pelaksanaan perkawinan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak keluarga, baik secara syariat agama Islam, maupun menurut adat istiadat. Menurut syariat agama Islam, kedua belah pihak sepakat tentang jumlah mahar atau mas kawin, Sementara menurut adat istiadat, kedua pihak akan menyepakati adat apa yang akan dilaksanakan, apakah adat Berangkat Tigo Turun,
adat Berangkat duo Penyeneng,
adat Berangkat Adat Mudo,
adat Tebas, ataukah
adat Buntel Kadut (Pihak pria memberikan uang baik untuk gegawan, acara sampai selesai) ,
dimana masing-masing memiliki perlengkapan dan persyaratan tersendiri.
Setelah mengetahui hal-hal yang paling kecil sekalipun, maka keluarga calon mempelai laki-laki mengutus beberapa orang untuk melamar pada pihak keluarga calon mempelai wanita. Utusan ini dipimpin oleh seorang yang pandai berbicara, baik masalah adat maupun masalah-masalah yang lainnya.
Rombongan utusan ini membawa sangkek-sangkek yang berisi bahan-bahan mentah, seperti: Gula, gandum, telur, dan lain-lain. Jumlah sangkek-sangkek ini selalu ganjil, yaitu: tiga, lima, tujuh, dan seterusnya. Jumlah sangkek-sangkek ini juga menunjukkan tingkat kemampuan sosial ekonomi dari keluarga pihak mempelai laki-laki.
Mutuske Kato
Acara ini bertujuan kedua pihak keluarga membuat keputusan dalam hal yang berkaitan dengan:”hari ngantarke belanjo” hari pernikahan, saat Munggah, Nyemputi dan Nganter Penganten, Ngalie Turon (Munggah 2 kali di tempat laki-laki & perempuan), Becacap atau Mandi Simburan dan Beratib. Untuk menentukan hari pernikahandan acara Munggah, lazim dipilih bulan-bulan Islam yang dipercaya memberi barokah bagi kedua mempelai kelak yakni bulan Robiul Awal, Robiul Akhir, Jumadilawal, Jumadilakhir. Bulan-bulan tersebut konon dipercayah bahwa bulan purnama sedang cantik-cantiknya menyinari bumi sehingga cahayanya akan menjadi penerang kehidupan bagi kedua mempelai secerah purnama. Saat ‘mutuske kato’ rombongan keluarga pria mendatangi kediaman pihak wanita dimana pada saat itu pihak pria membawa 7 tenong (Sangkek susun 3) yang antara lain berisi gula pasir, terigu, telur itik, pisang dan buah-buahan. Selain membuat keputusan tersebut, pihak pria juga memberikan (menyerahkan) persyaratan adat yang telah disepakati saat acara berasan. sebagai contohnya, bila sepakat persyaratan adat Duo Penyeneng, maka pihak pria pada saat mutoske kato menyerahkan pada pihak gadis dua lembar kemben tretes mider, dua lembar baju kurung angkinan dan dua lembar sewet songket cukitan. Berakhirnya acara mutuske kato ditutup dengan doa keselamatan dan permohonan pada Allah SWT agar pelaksanaan perkawinan berjalan lancar. Disusul acara sujud calon pengantin wanita pada calon mertua, dimana calon mertua memberikan emas pada calon mempelai wanita sebagai tanda kasihnya. Menjelang pulang 7 tenong pihak pria ditukar oleh pihak wanita dengan isian jajanan khas Palembang untuk dibawa pulang.
Nganterke Belanjo
Prosesi nganterke belanjo biasanya dilakukan sebulan atau setengah bulan bahkan beberapa hari sebelum acara Munggah. Prosesi ini lebih banyak dilakuakn oleh kaum wanita, sedangkan kaum pria hanya mengiringi saja. Uang belanja (duit belanjo) dimasukan dalam ponjen warna kuning dengan atribut pengiringnya berbentuk manggis. Hantaran dari pihak calon mempelai pria ini juga dilengkapi dengan nampan-nampan (disebut juga “Dulang” yaitu tempat nasi pada saat sedekahaan yang terbuat dari kayu) paling sedikit 12 buah berisi aneka keperluan pesta, antara lain berupa terigu, gula, buah-buahan kaleng, hingga kue-kue dan jajanan. Lebih dari itu diantar pula’enjukan’ atau permintaan yang telah ditetapkan saat mutuske kato, yakni berupa salah satu syarat adat pelaksanaan perkawinan sesuai kesepakatan. Bentuk “gegawaan” yang juga disebut masyarakat Palembang ‘adat ngelamar’ dari pihak pria (sesuai dengan kesepakatan) kepada pihak wanita berupa sebuah ponjen warna kuning berisi duit belanjo yang dilentakan dalam nampan, sebuah ponjen warna kuning berukuran lebih kecil berisi uang pengiring duit belanjo, 14 ponjen warna kuning kecil diisi koin-koin logam sebagai pengiring duit belanjo, selembar selendang songket, baju kurung songket, sebuah ponjen warna kuning berisi uang’timbang pengantin’ 12 nampan berisi aneka macam barang keperluan pesta, serta kembang setandan yang ditutup kain sulam berenda.
Total gegawan yang di bawa pada saat naganterke belanjo adalah sebanyak 24 nampan/dulang terdiri dari 12 nampan berisi kebutuhan makan dan 12 nampan untuk kebutuhan dan perlengkapan pengantin, dan dulu biasanya yang melakukan nganterke belanjo bisanya untusan dari keluarga mempelai laki-laki dan orang tua dari calon mempelai laki-laki itu sendiri tidak mengikuti acara tersebut ini bertujan mempercayakan sesuatu yang di bawa atau di antar ke calon mempelai perempuan akan sampai (pemupukan rasa percaya).
Salah satu adat yang ada dan sempat di lihat adalah pada saat penerimaan pihak calon mempelai perempuan mempersiapkan tadok “berunang” (bakul besar seperti bakul cina) untuk tempat penerimaan dimana barang-barang yang di terima di masukan seluruhnya kesana dan setelah selesai langsung di ikat dan di bawa masuk.
Untuk tempat uang sekarang sudah jarang dilihat yang menggunakan ponjen tetapi digantikan dengan manggis (Manggis di buat dari kertas manggis di bentuk kotak persegi tetapi memiliki sudut yang berbeda di keempat sisinya) sekarang biasanya manggis besar disi untuk uang belanja dan di iringi dengan manggis kecil yang berisi uang logam yang jumlahnya terkadang 12 s/d 14 buah.
Persiapan Menjelang Akad Nikah
Ada beberapa ritual yang biasanya dilakukan terhadap calon pengantin wanita yang biasanya dipercaya berkhasiat untuk kesehatan kecantikan, yaitu betangas. Betangas adalah mandi uap, kemudian Bebedak setelah betangas, dan bepacar.
Dulunya kegiatan ini di lakukan seseorang yang bertindak sebagi pelayang pengantin yang bertindak sebagai “Temu Jero” di mana seluruh kegiatan di atas di lakukan oleh beliau selama beberapa hari tersebut sampai dengan acara terakhir yaitu ratiban.
Betangas.
Merupakan mandi uap dengan ramuan rempah-rempah dimana kita duduk diatas kursi atau tempat yang telah di sediakan dan di bawah tempat duduk tersebut di berikan uap dari rebusan rempah-rempah, para calon pengantin menggunakan kain untuk menutupi seluruh badan kecuali muka, bahkan sebagian calon pengantin menutup secara keseluruhan.
Betangas ini bertujuan untuk mengeluarkan keringat dan membersihkan pori-pori biar pada saat hari H diharapkan tidak banyak mengeluarkan keringat dan bau.
Bebedak
Bebedak istilah untuk mendandai calon penganten secantik mungkin dari tatanan rambut, muka badan kaki tangan dan keseluruhannya.
Bepacar
Berpacar (berinai) yang diberikan pada seluruh kuku kaki dan tangan dan juga telapak tangan dan kaki yang disebut pelipit. Pacar ini juga menandakan bahwa mereka akan memasuki kehidupan baru sebagai pasangan rumah tangga.
Ada satu lagi kegiatan yang di fungsikan untuk mengetahui dan menelusuri silsiah dan ini biasanya dilakukan beberapa hari sebelum akad nikah yaitu ziarah.
2. PERNIKAHAN
Upacara Akad Nikah
Menyatukan sepasang kekasi menjadi suami istri untuk memasuki kehidupan berumahtangga. Upacara ini dilakukan dirumah calon pengantin pria, seandainya dilakukan dirumah calon pengantin wanita, maka dikatakan ‘kawin numpang’. Akan tetapi sesuai dengan perkembangan masa, kini upacara akad nikah berlangsung dikediaman mempelai wanita. Sesuai tradisi bila akad nikah sebelum acara Muggah, maka utusan pihak wanita terlebih dahulu ngantarke keris ke kediaman pihak pria.
Pada zaman dahulu juga pada saat akad nikah ada timbangan dan kitab suci dimana Al Quran yang berarti rumah tangga untuk menjalankan syariat agama dan berlaku adil, dan karena berucap di depan Al Quran dan timbangan pada zaman dahulu jarang sekali terjadi perceraian karena takut kualat karena telah berucap.
Bila akad nikah ini dilakukan jauh hari sebelum acara munggah dan akad nikah tersebut di lakukan di tempat pengantin perempuan maka pengantin pria akan pulang ke rumahnya, dan kembali saat pagi seelum acara munggah.
Ngocek Bawang
Ngocek Bawang diistilahkan untuk melakukan persiapan awal dalam menghadapi hari munggah. Pemasangan tapup, persiapan bumbu-bumbu masak dan lain sebagainya disiapkan pada hari ini. Ngocek bawang kecik ini dilakukan dua hari sebelum acara munggah.
Selanjutnya pada esok harinya sehari sebelum munggah, dilakukan acara ngocek bawang besak. Seluruh persiapan berat dan perapian segala persiapan yang belum selesai dikerjakan pada waktu ini. Daging, ayam dan lain sebagainya disiapkan saat munggah, mengundang (ngulemi) ke rumah besannya, dan si pihak yang di ulemi pada masa ngocek bawang wajib datang, biasannya pada masa ini diutus dua oarang yaitu wanita dan pria.
Munggah
Prosesi ini merupakan puncak rangkaian acara perkawinan adat Palembang. Selain melibatkan banyak pihak keluarga kedua mempelai, juga dihadiri para tamu undangan. Munggah bermakna agar kedua pengantin menjalani hidup berumah tangga selalu seimbang atau timbang rasa, serasi dan damai. Pelaksanaan Munggah dilakukan dirumah kediaman keluarga pengantin wanita. Sebelum prosesi Munggah dimulai terlebih dahulu dibentuk formasi dari rombongan pria yang akan menuju kerumah kediaman keluarga pengantin wanita. Sebelum prosesi Munggah dimulai terlebih dahulu dibentuk formasi yang akan berangkat menuju rumah pengatin wanita. Formasi itu adalah :

Kumpulan (grup) Rudat
Pada saat pengantin lelaki di antar kembali ke tempat pengantin prempuan sebelum acara munggah dan diarak pakai rebana. Mempelai laki-laki diantar oleh keluarganya dengan membawa barang-barang, dari bahan makanan sampai pakaian, yang diletakkan di dalam nampan atau hidangan, namanya “gawaan”.
Mempelai laki-laki didampingi seorang pendamping, yang membawa bunga langsir. Ini melambangkan penyerahkan dari pihak laki-laki untuk diterimakannya menjadi keluarga pada pihak wanita. Arak-arakan ini dinamakan “munggah”.
Kuntau (Pencak Silat)/Betanggem & Pembawa Bunga Langsih
Pada saat kedatangan ini biasanya di awali dengan berbalas pantun dan atraksi buka palang pintu dari pencak silat, dan Pengatin Pria yang diapit oleh kedua orang tua, dua orang pembawa tombak, seorang pembawa payung pengantin, didampingi juru bicara, pembawa bunga langsih dan pembawa ponjen adat serta pembawa hiasan adat dan gegawan ,yang terpenting dari kedatangan ini adalah bunga langsih (bunga yang di maksud terserah jenis bungnya apa yang penting enak di pandang dan sekarang banyak juga yang mengganti bunga langsih ini dengan bunga plastic) yang harus di bawa karena kalau tidak ada pengantin tidak akan dapat masuk kerumah pengantin perempuan.
Pada saat sampai ini maka pengantin perempuan akan memberikan kain tajung dan kemeja kepada pengantin pria “Pemapak” dan dibuatkan “jerambah” (kain panjang biasa atau dari selendang songket yang di bentangkan dari pintu masuk sampai ke pintu kamar pengantin).

Cacap-cacapan & Suap-suapan
Pada saat sepasang pengantin ini keluar mereka menggunakan pakaian khas Palembang yaitu aesan Pak Sangkong atau aesan gede :
Aesan Pak Sangkong
Salah satu gaya busana pengantin adat Palembang adalah Aesan Pak Sangkong. Busana macam ini juga digunakan sebagai Busana Pengantin adat diwilayah Ogan Komering Ilir (OKI) dan Ogan Ilir, Sumatera Selatan (ini kampung emak dan ayah saya). Pengantin wanita mengunakan baju kurung warna merah tabur bunga bintang keemasan, kain songket lepus, teratai penutup dada serta hiasan kepala berupa mahkota Pak Sangkong, Kembang goyang , kelapo standan, kembang kenago dan perhiasan mewah keemasan. Pengantin pria berjubah motif tabor bunga emas, seluar (celana) pengantin, songket lepus, selempang songket serta songkok emas menhiasi kepala.
Keindahan detil busana serta kilau perhiasan keemasan merupakan keistimewaan busana pengantin palembang Aesan Pak Sangkong. Warna merah ningrat pada baju kurung dan songket bersulam emas sungguh memikat, sebagai tanda keagungan warisan karya budaya semasa kejayaan bumi Sriwijaya.
Aesan Gede
Salah satu busana pengantin adat Palembang adalah gaya Aesan Gede. Sebagaimana namanya busana ini merupakan busana kebesaran raja Sriwijaya yang kemudian diterjemahkan sebagai busana pengantin Palembang. Warna merah jambu (pink) dipadu dengan keemasan mencerminkan keagungan bangsawan. Gemerlap perhiasan dan mahkota dipadukan baju dodot dan kain songket mempertegas keagungannya.
Keindahan gaya busana aesan gede memang tak terbantahkan. Mencitrakan keanggunan sosok bangsawan. Gemerlap perhiasan warnah merah keemasan tentunya menjadi pusat perhatian. Mahkota Aesan Gede, bungo cempako, kembang goyang, kelapo standan, merefeksikan kejayaan dan keragaman budaya semasa kejayaan Sriwijaya. Baju dodot dipadu kain songket lepus bermotif napan perak menjadi salah satu keunikannya.
Dengan salah satu pakaian pengantin tersebut maka kedua pengantin tersebut tempat acara untuk di lakukannya cacap-cacapan dan suap-suapan.
Suap-suapan
Kedua acara ini pada di bawakan oleh perempuan baik dari pembawa acara, pelantun pantun, pembaca doa, begitu juga dengan yang melakukan suapan dengan pengantin, pada saat di tempat acara pengantin perempuan duduk di belakang pengantin pria dan di lakukan suapan dari nasi kunyit panggang ayam (mirip seperti tumpeng).
Cacapan-cacapan
Untuk cacap-capan ritual yang di lakukan sama seperti suap-suapan tetapi untuk cacap-cacapan ini berupa air bunga yang di usapkan di dahi dan ubun-ubun (seputaran kepala), untuk sekarang biasanya kedua acara di atas sudah di campur antara perempuan dan laki-laki jadi ada juga yang melakukan cacap-cacapan adalah laki-laki ayah dari pengantin perempuan dan pengantin laki-laki.
Setelah acara ini biasanya di lakukan acara perjamuan dengan susunan makanan panjang di mana di tengahnya ada kelmplang “Tunjung”, srikaya, bolu kojo, bluder dan berbagai makanan lainnya (untuk di ingat biasanya kelmplang tunjung hanya di jadikan sebagai symbol tidak boleh di makan).
Tetapi sekarang ini karena perubahan zaman biasanya setelah kedua acara di atas langsung ke tempat acara resmi seperti ke tenda atau gedung tempat di langsungkannya resepsi pernikahan.
3. SETELAH PERNIKAHAN
Nganter Bangkeng
Setelah acara munggah selesai, malamnya rombongan muda-mudi dari pihak laki-laki datang ke rumah mempelai wanita untuk mengantarkan pakaian-pakaian mempelai laki-laki.
Muda-mudi dari pihak laki-laki ini disambut oleh muda-mudi dari pihak wanita dengan mengadakan acara gayung bersambut (Ningkuk) sampai larut malam. Inilah yang dinamakan acara “nganter bangkeng”.
Hari Perayaan I:
Hari perayaan biasanya di adakan keesokan harinya di rumah mempelai laki-laki (Jika pada saat munggah sudah di tempat perempuan). Pada hari perayaan ini, kedua mempelai dijemput oleh pihak keluarga mempelai laki-laki untuk dibawa ke rumah keluarga mempelai laki-laki, untuk mengadakan suatu acara yang dinamakan “perayaan”.
Acara perayaan ini khusus untuk remaja putri atau gadis-gadis saja, dengan memakai dan mengenakan baju kebaya dan berkain panjang serta berselendang. Hiburannya adalah orkes melayu atau orkes gambus.
Zaman dulu perayaan ini bukan hanya ada juga yang di sebut “Fatayat” yaitu kumpulan ibu-ibu terutama dari pengajian berkumul dengan membaca puji-pujian kepada allah ataupun tadarusan.
Musik yang di pakai pada saat itu adalah Orkes tanjidor yang ber irama melayu tetapi untuk acara saweran biasyanya penyanyinya adalah “banci’yang sudah di dandani bukan seperti sekarang acara Orgen Tunggal dengan penyanyi wanita yang seksi..
Nyanjoi
Rombongan muda-mudi dari pihak mempelai wanita datang ke rumah mempelai laki-laki. Kedatangannya disambut oleh muda-mudi dari pihak mempelai laki-laki dan diisi dengan acara gayung bersambut. Inilah yang dinamakan “nyanjoi penganten”.
Hari Perayaan II:
Kedua mempelai dijemput oleh pihak keluarga mempelai wanita untuk dibawa ke rumah mempelai wanita. Maksud penjemputan ini adalah untuk mengadakan acara perayaan yang kedua kalinya, karena perayaan yang pertama sudah diadakan di rumah mempelai laki-laki. Acara perayaan ini tidak jauh berbeda dengan yang diadakan di rumah mempelai laki-laki yang lalu.
Mandi Simburan:
Setelah acara perayaan di rumah mempelai wanita ini selesai, pada sore harinya ada lagi acara pengantin mandi dan diikuti oleh semua keluarga. Acara ini dinamakan “mandi simburan”.
Pada acara ini di siapkan tempat (baskom) yang berisi air dan bunga dan juga rangkaian dari janur untuk prosesi mandi simburan ini, selain kedua mempelai kemeriahaan acara ini di ikuti oleh seluruh keluarga dan masyarakat di lingkungan tempat acara berlangsung umumnya kalau acara mandi simburan ini sudah berlangsung seluruhnya bisa basah.
Setelah mandi simburan ini maka secara resmi pengantin dapat berkumpul untuk melakukan hubungan badan, dan keesokan harinya sebelum di lakukannya “ratiban” maka pengantin laki-laki pulang ke rumah nya untuk memberi tahukan kepada orang tuanya bahwa mereka sudah berkumpul sebagai tanda pengantin laki-laki memberikan emas atau pakaian sebagai tanda atau “UPA” bahwa mereka sudah berkumpul.
Salah satu fungsi utama temu/tunggu jero yang berfungsi di sini adalah bahwa kalau di antara pengantin ada yang merasa kecewa misalnya ketahuan bahwa perempuan tersebut tidak “perwan lagi” atau pengantil laki-laki ternyata sudah memiliki istri sebelumnya maka orang yang pertama di kasih tau adalah “temu/tunggu jero”, oleh karena itulah pada zaman dahulu masyarakat Palembang sangat sedikit sekali yang melakukan perceraian dan juga dapat berfunsi sebagai penanggal atau penjaga keselamatan berlangsungnya seluruh acara perkawinan yang kemungkinan akan ada gangguan dari orang yang tak senang.

Beratip & Tepung Tawar
Akhir acara pihak keluarga mempelai wanita mengadakan acara, “beratip”. Acara ini sebagai penutup dari semua acara yang telah diadakan oleh pihak keluarga kedua mempelai. Acara ini juga untuk menyatakan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah, dan rahmat-Nya kepada keluarga yang telah mengadakan semua acara dengan sukses dan selamat. Umumnya acara ini sekarang di lakukan pada Kamis malam atau malam Jumat walaupun pada dulunya sering di lakukan pada sabtu malam atau malam Minggu.
Ratib ini bukan hanya untuk penutup acara pengantin tetapi juga untuk acara-acara selamatan rumah baru, kenaikan pangkat, baru sembuh dari sakit dan beberapa acara lainnya oleh sebab itu ada juga yang di kenal dengan ratib saman.
Dalam upacara perkawinan adat Palembang, peran kaum wanita sangat dominan, karena hampirseluruh kegiatan acara demi acara diatur dan dilaksanakan oleh mereka. Pihak lelaki hanya menyiapkan “ponjen uang”. Acara yang dilaksanakan oleh pihak lelaki hanya cara perkawinan dan acara beratib yaitu acara syukuran disaat seluruh upacara perkawinan sudah diselesaikan.
Sumber dan di sarikan dari :
Mahligai “Inspirasi Pernikahan Adat Palembang”, Edisi ke-5 2007
“Kms Sofyan, SPd. Pendidik dan Pemerhati Kebudayaan Sumsel”
“Nyimas Rosidah – Masyarakat Palembang”
“Pengalaman Pribadi”
“Mohon koreksi jika ada kesalahan dan masukan untuk tulisan ini sangat di harapkan”.

TRADISI BERATIB

Tradisi Beratib
A
cara beratib ini di laksanakan sesuai dengan waktu yang telah di tentukan ada yang di lakukan pada malam Jumat, atau selesai acara perayaan ratib samman ini sebagai bentuk suyukuran kepada Allah bahwa acara telah berjalan lancar tanpa satu halangan dan bentuk syukur terhadap karunia Allah. Ratib Samman ini lebih panjang ketimbang pembacaan Surah Yassin dan tahlilan.
Sejarah Ratib Samman Syeikh Abdush Shamad al-Palimbani
Dalam percaturan intelektualisme Islam Nusantara –atau biasa juga disebut dunia Melayu– khususnya di era abad 18 M, peran dan kiprah Syeikh Abdush Shamad Al-Palimbani tak bisa dianggap kecil. Syeikh Al-Palimbani, demikian biasa ia disebut banyak kalangan, merupakan salah satu kunci pembuka dan pelopor perkembangan intelektualisme Nusantara. Ketokohannya melengkapi nama-nama ulama dan intelektual berpengaruh seangkatannya semisal Al-Raniri, Al-Banjari, Hamzah Fansuri, Yusuf Al-Maqassari, dan masih banyak lainnya. Dalam deretan nama-nama tersebut itulah, posisi Syeikh Al-Palimbani menjadi amat sentral berkaitan dengan dinamika Islam. Malah, sebagian sejarahwan, seperti Azyumardi Azra, menilai Al-Palimbani sebagai sosok yang memiliki kontribusi penting bagi pertumbuhan Islam di dunia Melayu. Ia bahkan juga bersaham besar bagi nama Islam di Nusantara berkaitan kiprah dan kontribusi intelektualitasnya di dunia Arab, khususnya semasa ia menimba ilmu di Mekkah.
Riwayat hidup Abdush Shamad al-Palimbani sangat sedikit diketahui. la sendiri hampir tidak pernah menceritakan tentang dirinya, selain tempat dan tanggal yang dia cantumkan setiap selesai menulis sebuah kitab. Seperti yang pernah ditelusuri M. Chatib Quzwain dan juga Hawash Abdullah, satu-satunya yang menginformasikan tentang dirinya hanya Al-Tarikh Salasilah Negeri Kendah (di Malaysia) yang ditulis Hassan bin Tok Kerani Mohammad Arsyad pada 1968. Sumber ini menyebutkan, Abdush Shamad adalah putra Syekh Abdul Jalil bin Syekh Abdul Wahhab bin Syekh Ahmad al-Mahdani (ada yang mengatakan al-Mahdali), seorang ulama keturunan Arab (Yaman) yang diangkat menjadi Mufti negeri Kedah pada awal abad ke-18. Sementara ibunya, Radin Ranti adalah seorang wanita Palembang. Syekh Abdul Jalil adalah ulama besar sufi yang menjadi guru agama di Palembang, tidak dijelaskan latar belakang kedatangannya ke Palembang. Diperkirakan hanya bagian dari pengembaraannya dalam upaya menyiarkan Islam sebagaimana banyak dilakukan oleh warga Arab lainnya pada waktu itu.
Tetapi selain sumber tersebut, Azyu-mardi Azra juga mendapatkan informasi mengenai dirinya dalam kamus-kamus biografi Arab yang menunjukkan bahwa Al-Palimbani mempunyai karir terhormat di Timur Tengah.
Menurut Azra, informasi ini merupakan temuan penting sebab tidak pernah ada sebelumnya riwayat-riwayat mengenai ulama Melayu-lndonesia ditulis dalam kamus biografi Arab. Dalam literatur Arab, Al-Palimbani dikenal dengan nama Sayyid Abdush Shamad bin Abdur Rahman al-Jawi. Tokoh ini, menurut Azra, bisa dipercaya adalah Al-Palimbani karena gambaran karirnya hampir seluruhnya merupakan gambaran karir Abdush Shamad al-Palimbani yang diberitakan sumber-sumber lain.
Sejauh yang tercatat dalam sejarah, memang ada tiga versi nama yang dikaitkan dengan nama lengkap Al-Palimbani. Yang pertama, seperti dilansir Ensiklopedia Islam, ia bernama lengkap Abdus Shamad Al-Jawi Al-Palimbani. Versi kedua, merujuk pada sumber-sumber Melayu, sebagaimana dikutip Azyumardi Azra dalam bukunya Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII (Mizan: 1994), ulama besar ini memiliki nama asli Abdus Shamad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani. Sementara versi terakhir, tulis Rektor UIN Jakarta itu, bahwa bila merujuk pada sumber-sumber Arab, maka Syeikh Al-Palimbani bernama lengkap Sayyid Abdus Al-Shamad bin Abdurrahman Al-Jawi.
Dalam pengembaraan putra mahkota Kedah, Tengku Muhammad Jiwa ke Palembang, ia bertemu dengan Syekh Abdul Jalil dan berguru padanya, bahkan mengikutinya mengembara ke berbagai negeri sampai ke India. Dalam sebuah perjalanan mereka, Tengku Muhammad Jiwa mendapat kabar bahwa Sultan Kedah telah mangkat.
Tengku Muhammad Jiwa lalu mengajak gurunya itu (Syekh Abdul Jalil) pulang bersamanya ke negeri Kedah. Ia dinobatkan menjadi sultan pada tahun 1112 H/1700 M dan Syekh Abdul Jalil diangkat menjadi mufti Kedah dan dinikahkan dengan Wan Zainab, putri Dato’ Sri Maharaja Dewa, Sultan Kedah.
Tiga tahun kemudian Syekh Abdul Jalill kembali ke Palembang karena permintaan beberapa muridnya yang rindu padanya. Di Palembang ia menikah dengan Radin Ranti dan memperoleh putra, Abdush Shamad. Dengan demikian kemungkinan Abdush Shamad lahir tahun 1116 H/1704 M.
Sumber yang menyebutkan silsilahnya sebagai keturunan Arab tidak pernah dikonfirmasikan oleh Al-Palimbani sendiri. Jika keterangan sumber tersebut benar, tentu Al-Palimbani akan mencantumkan nama besar al-Mahdani pada akhir namanya. Ini dapat dilihat dari setiap tulisannya, ia menyebut dirinya Syekh Abdush Shamad al-Jawi al-Palimbani. Kemungkinan dalam dirinya memang mengalir darah Arab tetapi silsilah itu tidak begitu jelas atau ada mata rantai yang tidak bersambung menurut garis keturunan bapak sehingga dia tidak merasa berhak menyebut dirinya keturunan al-Mahdani dari Yaman. Dan barangkali dia lebih merasa sebagai orang Indonesia sehingga mencantumkan ‘al-Jawi‘ dan ‘al-Palimbani‘ di ujung namanya.
Al-Palimbani mengawali pendidikannya di Kedah dan Pattani (Thailand Selatan). Tidak ada penjelasan kapan dia berangkat ke Makkah melanjutkan pendidikannya. Kemungkinan besar setelah ia menginjak dewasa dan mendapat pendidikan agama yang cukup di negeri Melayu itu. Dan agaknya sebelum ke Makkah dia telah mempelajari kitab-kitab para sufi (tasawuf) Aceh, karena di dalam Sayr al-Salikin dia menyebutkan nama Syamsuddin al-Samatrani dan Abdul Rauf al-Jawi al-Fansuri (Abdul Rauf Singkel). Namun sumber lain mengatakan bahwa ia pernah bertemu dan berguru pada Syamsuddin al-Samatrani dan Abdul Rauf Singkel di Makkah.
Di Makkah dan Madinah, Al-Palimbani banyak mempelajari berbagai disiplin ilmu kepada ulama-ulama besar masa itu serta para ulama yang berkunjung ke sana. Walaupun pendidikannya sangat tuntas mengingat ragam ulama tempatnya belajar, Al-Palimbani mempunyai kecenderungan pada tasawuf. Karena itu, di samping belajar tasawuf di Masjidil-Haram, ia juga mencari guru lain dan membaca kitab-kitab tasawuf yang tidak diajarkan di sana. Dari Syekh Abdur Rahman bin Abdul ‘Aziz al-Magribi dia belajar kitab Al-Tuhfatul Mursalah (Anugerah yang Diberikan) karangan Muhammad Fadlullah al-Burhanpuri (w. 1030 H/1620 M). Dari Syekh Muhammad bin Abdul Karim al-Samman al-Madani (w. 1190 H/1776 M) ia belajar kitab tauhid (suluk) Syekh Mustafa al-Bakri (w. 1162 H/1749 M). Dan bersama Muhammad Arsyad al-Banjari, Abdul Wahab Bugis dan Abdul-Rahman Masri Al-Batawi dari Jakarta, mereka membentuk empat serangkai yang sama-sama menuntut ilmu di Makkah dan belajar tarekat di Madinah kepada Syekh Muhammad al-Samman (w. 1162 H/1749 M), juga bersama-sama dengan Dawud Al-Fatani dari Patani, Thailand Selatan.
Selama belajar pada Syekh Muhammad al-Samman, Al-Palimbani dipercaya mengajar rnurid-murid Al-Sammani yang asli orang Arab. Karena itu sepanjarig menyangkut kepatuhannya pada tarekat, Al-Palimbani banyak dipengaruhi Al-Sammani dan dari dialah Al-Palimbani mengambil tarekat Khalwatiyyah dan Sammaniyyah. Sebaliknya, melalui Al-Palimbani-lah tarekat Sammaniyyah mendapat lahan subur dan berkembang tidak hanya di Palembang tetapi juga di bagian lain wilayah Nusantara bahkan di Thailand, Malaysia, Singapura dan Filipina. Beberapa orang guru yang masyhur dan berandil besar dalam proses peningkatan intelektualitas dan spiritualitasnya antara lain Muhammad bin Abdul Karim Al-Sammani, Muhammad bin Sulayman Al-Kurdi, dan Abdul Al-Mun’im Al-Damanhuri. Juga tercatat ulama besar Ibrahim Al-Rais, Muhammad Murad, Muhammad Al-Jawhari, dan Athaullah Al-Mashri.
Al-Palimbani rnemantapkan karirnya di Haramayn (Mekkah dan Madinah) dan mencurahkan waktunya untuk menulis dan mengajar. Meski demikian dia tetap menaruh perhatian yang besar terhadap Islam dan kaum Muslimun di negeri asalnya. Di Haramayn ia terlibat dalam ‘komunitas Jawi’ yang membuatnya tetap tanggap terhadap perkembangan sosio-religius dan politik di Nusantara. Peran pentingnya tidak hanya karena keterlibatannya dalam jaringan ulama, melainkan lebih penting lagi karena tulisan-tulisannya yang tidak hanya menyebarkan ajaran-ajaran sufisme tetapi juga menghimbau kaum Muslimun melancarkan jihad melawan kolonialis Eropa, dibaca secara luas di wilayah Melayu-lndonesia. Peranan dan perhatian tersebut memantapkannya sebagai ulama asal Palembang yang paling menonjol dan paling berpengaruh melalui karya-karyanya. Al-Palimbani berperan aktif dalam memecahkan dua persoalan pokok yang saat itu dihadapi bangsa dan tanah airnya, baik di kesultanan Palembang maupun di kepulauan Nusantara pada umumnya, yaitu menyangkut dakwah Islamiyah dan kolonialisme Barat. Mengenai dakwah Islam, ia menulis selain dua kitab tersebut di atas, yang menggabungkan mistisisme dengan syariat, ia juga menulis Tuhfah al-Ragibtn ft Sayan Haqfqah Iman al-Mukmin wa Ma Yafsiduhu fi Riddah al-Murtadin (1188). Di mana ia memperingatkan pembaca agar tidak tersesat oleh berbagai paham yang menyimpang dari Islam seperti ajaran tasawuf yang mengabaikan syariat, tradisi menyanggar (memberi sesajen) dan paham wujudiyah muthid yang sedang marak pada waktu itu. Drewes rnenyimpulkan bahwa kitab ini ditulis atas permintaan sultan Palembang, Najmuddin, atau putranya Bahauddin karena di awal kitab itu ia memang menyebutkan bahwa ia diminta seorang pembesar pada waktu itu untuk menulis kitab tersebut.
Mengenai kolonialisme Barat, Al-Palimbani menulis kitab Nasihah al-Muslimin wa tazkirah al-Mu’min fi Fadail Jihad ti Sabilillah, dalam bahasa Arab, untuk menggugah semangat jihad umat Islam sedunia. Tulisannya ini sangat berpengaruh pada perjuangan kaum Muslimun dalam melawan penjajahan Belanda, baik di Palembang maupun di daerah-daerah lainnya. Hikayat Perang Sabil-nya Tengku Cik di Tiro dikabarkan juga mengutip kitab tersebut. Masalah jihad fi sabililiah sangat banyak dibicarakan Al-Palimbani. Pada tahun 1772 M, ia mengirim dua pucuk surat kepada Sultan Mataram
(Hamengkubuwono I) dan Pangeran Singasari Susuhunan Prabu Jaka yang secara halus menganjurkan pemimpin-pemimpin negeri Islam itu meneruskan perjuangan para Sultan Mataram melawan Belanda.
Mengenai tahun wafatnya juga tidak diketahui dengan pasti. Al-Tarikh Salasilah Negeri Kendah menyebutkan tahun 1244 H/1828 M. Namun kebanyakan peneliti lebih cenderung menduga ia wafat tidak berapa lama setelah meyelesaikan Sayr al-Salikin (1203 H/1788 M). Argumen mereka, Sayr al-Salikin adalah karya terakhirnya dan jika dia masih hidup sampai 1788 M kemungkinan dia masih tetap aktif menulis. Al-Baythar - seperti dikutip Azyumardi Azra - menyebutkan ia wafat setelah tahun 1200/1785. Namun Azyumardi Azra sendiri juga lebih cenderung mengatakan ia wafat setelah menyelesaikan Sayr al-Salikin, tahun 1788 M.
Karya Tulis Al-Palimbani Tercatat delapan karya tulis Al-Palimbani, dua diantaranya telah dicetak ulang beberapa kali, dua hanya tinggal nama dan naskah selebihnya masih bisa ditemukan di beberapa perpustakaan, baik di Indonesia maupun di Eropa. Pada umumnya karya tersebut meliputi bidang tauhid, tasawuf dan anjuran untuk berjihad. Karya-karya Al-Palirnbani selain empat buah yang telah disebutkan di atas adalah:
1. Zuhrah al-Murid fi Bayan Kalimah al-Tauhid, ditulis pada 1178 H/1764 M di Makkah dalam bahasa Melayu, memuat masalah tauhid yang ditulisnya atas perrnintaan pelajar Indonesia yang belurn menguasai bahasa Arab.
2. Al-’Uwah al-Wusqa wa Silsilah Ulil-Ittiqa’, ditulis dalam bahasa Arab, berisikan wirid-wirid yang perlu dibaca pada waktu-waktu tertentu.
3. Ratib ‘Abdal-Samad, semacam buku saku yang berisi zikir, puji-pujian dan doa yang dilakukan setelah shalat Isya. Pada dasarnya isi kitab ini hampir sama dengan yang terdapat pada Ratib Samman.
4. Zad al-Muttaqin fi Tauhid Rabb al-’Alamin, berisi ringkasan ajaran tauhid yang disampaikan oleh Syekh Muhammad al-Samman di Madinah. Mengenai Hidayah al-Salikin yang ditulisnya dalam bahasa Melayu pada 1192 H/1778 M, sering disebut sebagai terjemahan dari Bidayah al-Hidayah karya Al-Ghazali. Tetapi di samping menerjemahkannya, Al-Palimbani juga membahas berbagai masalah yang dianggapnya penting di dalam buku itu dengan mengutip pendapat Al-Ghazali dari kitab-kitab lain dan para sufi yang lainnya. Di sini ia menyajikan suatu sistem ajaran tasawuf yang memusatkan perhatian pada cara pencapaian ma’rifah kesufian melalui pembersihan batin dan penghayatan ibadah menurut syariat Islam. Sedangkan Sayr al-Salikin yang terdiri dari empat bagian, juga berbahasa Melayu, ditulisnya di dua kota, yaitu Makkah dan Ta’if, 1779 hingga 1788. Kitab ini selain berisi terjemahan Lubab Ihya’ Ulum al-Din karya Al-Ghazali, juga memuat beberapa masalah lain yang diambilnya dari kitab-kitab lain. Semua karya tulisnya tersebut masih dijumpai di Perpustakaan Nasional Jakarta.***
Wallahua’lam

ADMINISTRASI ISLAM

ADMINISTRASI ISLAM

PENDAHULUAN
administrasi merupakan prioritas pertama yang mesti disiapkan bagi orang yang bepergian ke luar negeri: Pasport, visa, fiskal, sejumlah uang dll. Tetapi jarang kita memperhatikan administrasi untuk meninggalkan dunia. Padahal jika direnungi, ke luar negeri saja administrasi merupakan prioritas, apalagi bagi yang hendak pergi ke dunia lain (the day after) semestinya lebih diprioritaskan. Padahal meskipun tidak setiap orang mampu terbang ke luar negeri, tapi bermigrasi ke luar dunia sesuatu yang pasti terjadi. Karena itu mestilah memiliki kelengkapan administrasi untuk kelancaran migrasi. Apa sajakah administrasi untuk bepergian ke dunia lai (the day after/akherat) itu?
Administrasi diriJika KTP dunia ada no kode yang hanya dimengerti oleh komputer, maka administrasi versi Tuhan pasti lebih canggih dan juga memiliki kode tertentu yang berbeda pada tiap individu. Contoh yang lahir adalah sidik jari. Antara jari si sidik dengan jari penyidik pasti berbeda pola. Begitupula gen baawaan yang tersimpul dalam jaringan kromosom (DNA), konon, setiap manusia membawa sifat bawaan (keturunan) baik yang dominan maupun resesif dari orang tuanya.
“…sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.” (Ali Imran: 195). “… dan Kami (Allah) tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, …. (Al Hajj: 5).
Sebagaimana juga di dalam KTP tertulis alamat, maka setiap diri manusia pun ada “alamat” yang tidak akan sama meskipun dalam satu rumah, satu keturunan bahkan satu kembar identik. Dalam pengetahuan modern ada DNA (faktor turunan) dan sidik jari merupakan identitas diri yang tidak mungkin bisa tertukar dengan yang lainnya. Manusia keturunan Nabi Adam as, pasti berbeda antara sidik jari dengan DNAnya. Pendeknya, “KTP” pribadi sudah dibuat oleh Tuhan dengan sendirinya tanpa diurus, dan sudah jadi dengan sendirinya.
Administrasi KolektifSaat menjadi sebuah pegawai kita mengenal ada ID Card atau kartu anggota. Misalnya, NIP untuk pegawai negeri, NIM untuk mahasiswa, NRP untuk angkatan bersenjata dan kepolisian, Press Card untuk jurnalist. Begitu pula komunitas karyawan perusahaan tertentu dibuatkan tanda pengenal berupa ID Card. Semua ini tentu diamksudkan sebagai bagian dari pengadministrasian. Jadi, sesutu yang mutlak sebab memudahkan dan menjadi rapih dalam pengaturannya.
Demikian pula dalam bidang keagamaan. Administrasi kolektif ini bisa ditemui dengan berbagai macam golongan. Dalam Al Qur’an kita mengenal ungkapan Muttakin, Mukmin, Muslim, Munafik, kafir, fasik dll. Kesemuanya itu ada registrasinya. Puluhan ayat bisa di search dalam Al Qur’an dan hadits. Semuanya tercetak dan terpola “nomor registrasinya” pada hati, pikiran dan perbuatan sehari-hari. Seperti ID Card tercetak pula pada selembar kertas/plastik. Sebagaimana administrasi keduniaan, kadang kita pindah perusahaan atau kepegawaian, maka dengan otomatis, ID cardnya pun berubah. beditupul dalam urusan administrasi ucapan dan perbuatan, kita pun kadang bisa bermigrasi. Misalnya Muttaqin, munafik, muslim, mukmin atau kafir. Kita bisa berpindah dari satu ke yang lain, tanpa mengurus admistrasinya. Sebab malaikat Rakib dan Atid merupakan asisten yang akan senantiasa mengadministrasi segala ucapan (dan tulisan kita).
•        

” Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.” (QS. Qaaf: 18).

Di samping ucapan, malaikatpun mengadministrasikan perbuatan-perbuatan manusia.
•          

“Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al Infithaar: 10-12)
Dalam istilah agama, jika orang yang bertobat lalu istiqomah menjalankan registrasi (ciri) golongan (komuniti) lain, maka kita masuk dalam golongannya. Barangkali, inilah yang tersebut dalam sebuah ungkapan:
   •  •        

“Man tasyabbaha biqoumin fahua minum” Siapa yang berprilaku meniru suatu tingkah laku “komunity” lain, maka ia masuk di dalamnya. Malaikat saja sebagai petugas administrasi mengetahui ucapan dan perbuata kita, Allah apalagi. Ia mengetahui apa-apa yang ada di hati (Al Hadid:6), pikiran dan perbuatan.


Rekayasa Administrasi
Konon, jika di dunia ada istilah rekayasa administrasi misalnya merubah umur, alamat atau tanda tangan, maka dalam kehidupan akherat takkan bisa mengelak. Karena disamping malaikat sebagai saksi administrasi, segala anggota badan seperti kulit, tangan dan kaki pun bisa menjadi “saksi administrasi”. “pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. (An Nuur: 24) atau dalam ayat lain: “Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.” (Yasin:65)
Akhirnya, administrasi merupakan sebuah sunnatullah (hal yang alami), maka tidak ada beda antara administrasi dunia dan akherat dalam hal penatalaksanaanya. Namun adminisrasi akherat lebih canggih, dan sempurna karena tidak bisa dibohongi. Sehinggalah sebaik-baik manusia adalah orang yang tertib (jujur) secara administrasi baik di dunia maupun di akherat. Wallahu a’lam.

1.1 Latar Belakang
Agama Islam adalah agama yang kompleks, hal ini terlihat dari berbagai macam hal kehidupan masyarakat di urusi. Dan juga luasnya konteks kajian hukum Islam, antara lain masalah politik, ekonomi, kebudayaan, sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya.
Diantara sekian banyak hal yang diatur dalam Islam, masalah ekonomi yang begitu lekat dan sangat dibutuhkan oleh umat. Selain itu juga dalam beberapa tahun terakhir ini masalah ekomoni hangat dibicarakan. Dari masalah ekonomi umat, keuangan syari;ah, perbankan syari’ah dan lain sebagainya.

1.2 Permasalahan
Dari seluruh aspek kajian ekonomi yang dibahas dalam konteks syari’ah, masalah Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) yang paling banyak dibahas. Karenanya banyak masyarakat yang bertanya-tanya bagiamana dasar-dasar hukum serta tata cara pelaksaannya didalam masyarakat tentang Lembaga Keungan Syari’ah (LKS) ini. Hal ini dipertanyakan oleh masyarakat karena masyarakat banyak yang tidak tahu serta kurang kemengertian mereka akan dasar-dasar fundamental lembaga keungan syari’ah serta pengelolaan yang berdasarkan pada prinsip syari’ah.

1.3 Tujuan Penulisan
Dari masalah diatas penulis lihat bahwa banyak masyarakat yang kurang tahu dan ingin mengetahui akan dasar-dasar fundamental lembaga keungan syari’ah, serta aplikasinya dilapangan. Oleh karena itulah penulis membahas masalah ini.
 

PEMBAHASAN
2.1 Lembaga Keuangan Syari’ah
Lembaga Keuangan Syari’ah merupakan perwujudan dan aplikasi dari dasar-dasar Al-Quran dan Hadits yang memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan masalah perekonomian. Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya masyarakat dalam perekonomian. Guna menyelaraskan akan kebutuhan yang ada pada masyarakat serta pengaplikasian dari dasar-dasar fundamental dalam Islam (Al-Quran dan Hadits). Antara lain:
1. lembaga Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf.
2. Baitul Maal Wattamwil
3. Asuransi syari’ah
4. Perbankan Syari’ah
5. Reksadan Syari’ah
6. Pasar Modal Syari’ah
7. Pegadaian Syari’ah (Sudarsono, 2007: 8)
Dari lembaga-lembaga tersebut, yang harus di perhatikan adalah sistem operasional dan pengelolaan harus berdasarkan akan dasar-dasar fundamental dalam Islam (Al-Quran dan Hadits). Karenanya untuk kenyamanan serta kesejahteraan umat yang berasaskan Islam.
2.2 Dasar-Dasar Lembaga Keuangan Syari’ah
Melihat dari konsep awal dari profil Lembaga Keuangan Syari’ah yaitu guna mencapai kesejahteraan umat yang berlandaskan akan syari’at Islam maka sewajarnyalah kita harus mengetahui akan dasar-dasar fundamental Lembaga Keuangan Syari’ah dalam Islam selain Al-Quran dan Hadits ada beberapa rujukan yang menyangkut akan dasar-dasar fundamental dalam Islam, yaitu Ijma Ulama, serta Fatwa dari para ulama.
Adapun dalil yang ada di dalam Al-Quran dan Hadits akan diperincikan sebagai berikut:

1. Q.S Al- A’raf: 10
 •      •   •  

Artinya:
“Sesungguhnya kami Telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. amat sedikitlah kamu bersyukur.”

2. Q.S Al- Mulk: 15
               

Artinya:
“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

3. Q.S An- Naba’: 11
 •  

Artinya:
“Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan,”

4. Q.S Al- Jumu’ah: 11
    •                   

Artinya:
“Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

5. Dan juga hadist Nabi yang mana artinya: “Ketahuilah bahwa jika dia berusaha (mendapatkan rezeki) untuk keperluan kedua orang tuanya atau salah seorang dari mereka, maka dia berusaha karena Allah. Jika dia berusaha untuk mendapatkan rezeki guna kepentingan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, dia berusaha karena Allah. Bahkan jika dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, dia berusaha karena Allah. Allah Maha Besar dan Maha Agung.” (Suhrawardi, 2004: 2).
Dalil-dalil diatas menunjukkan tentang keutamaan serta keahrusan serta perintah Allah dan Rosulnya bagi kuam muslimin dalam melakukan tindakan perekonomian serta usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup baik secara individual maupun secara mandiri (lembaga atau sendiri). Akan tetapi dalil diatas hanya untuk secara global serta ada sinyal bahwa kelihatan untuk kepentingan duniawi semata. Akan tetapi disisi lain Allah memerintahkan pula untuk mencari rezeki guna kepentingan akhirat manusia. Antara lain dalam dalil sebagai berikut:

1. Q.S An- Najm: 29
  •         

Artinya:
“Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari orang yang berpaling dari peringatan kami, dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi.”

2. Q.S As-Syurah: 20
      
Artinya:
“Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagianpun di akhirat.”
3. Q.S Muhammad: 12
•       •             •   

Artinya:
“Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang mukmin dan beramal saleh ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. dan orang-orang kafir bersenang-senang (di dunia) dan mereka makan seperti makannya binatang. dan Jahannam adalah tempat tinggal mereka.”
4. Dan didalam hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam Muhammad Nejatullah Ash Siddqi (1991:9) dikemukakan, “Demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan kemiskinanmu, tetapi lebih mengkhawatirkan akan kemewahan duniawi yang kamu peroleh. Lalu kamu saling berlomba mengadakan persaingan di antara sesamamu sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu dan telah diberikan kemewahan juga. Hal ini akan membinasakan kamu sebagaimana ia telah membinasakan mereka.” (Suhrawardi, 2004: 3).
Dari penelasan diatas maka akan terlihat bahwa Islam dalam ajarannya bukan hanya mengurusi masalah akhirat saja akan tetapi seimbang antara akhirat serta duniawi. Serta juga dalam masalah ekonomi Islam sangat mengatur umatnya serta menyuruh umatnya dalam menjalankan roda peronomian.

KESIMPULAN
Setelah kita mengenal dan mempelajari tentang dasar-dasar fundamental Lembaga Keuangan Syari’ah maka kita akan melihat bahwa system keuangan dalam Islam juga ikut diatur. Serta bukan hanya pengaturan pada individu saja melainkan juga pada setiap lembaga yang ada dalam konteks kajian ekonomi syari’ah. Dan dari beberapa dalil yang ada terlihat bahwa Islam sangat mengatur dalam kajian Ekonomi Umat serta Lembaga Keuangan Syari’ah.

DAFTAR PUSTAKA
Al-Quran Nur Karim
Al-Hadis
Lubis, Suhrawardi, K. 2004. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
Muhammad. 2007. Lembaga Ekonomi Syari’ah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sabiq, Sayyiq. 1987. Fiqh Sunnah Jilid 12. Bandung: Alma’arif.Sudarsono, Heri. 2007. Bank dan Lembaga Keungan Syari’ah Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia.
Budi otomo, Sutiawan. Manajemen Efektif Dana Wakaf Produktif. 2001
Agustino, Wakaf Tunai Untuk Pemberdayaan Ekonomia Umat. 2002

Justifikasi Pemungutan Pajak, Hukum Sanksi dan Hutang Pajak

Justifikasi Pemungutan Pajak, Hukum Sanksi dan Hutang Pajak
Dalam berbagai literatur llmu Keuangan Negara dan Pengantar llmu Hukum Pajak terdapat pembedaan atau penggolongan pajak (classes of taxes, kind of taxes) serta jenis-jenis pajak. Pembedaan atau penggolongan tersebut didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak; siapa yang pada akhirnya memikul beban pajak; apakah beban pajak dapat dilimpahkan/dialihkan kepada pihak lain atau tidak; siapa yang memungut; serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan. Pada umumnya pajak digolongkan atas beberapa bagian seperti Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung, penggolongan pajak pusat dan pajak daerah, menurut golongan pajak, pajak subjektif dan objektif serta menurut pajak pribadi atau menurut pajak kebendaan. OECD juga membuat penggolongan tersendiri atas kriteria tertentu.
Prinsip Pemungutan Pajak
Mengapa fiskus suatu negara berhak memungut pajak dari penduduknya?. Menurut teori asuransi, fiskus berhak memungut pajak dari penduduknya, karena negara dianggap identik dengan perusahaan asuransi, dan wajib pajak adalah tertanggung yang wajib membayar premi dalam hal ini pajak. Negara yang berhak memungut pajak itu, menurut penganut teori ini, melindungi segenap rakyatnya.Namun teori ini mempunyai kelemahan-kelemahan, antara lain dengan eksistensi imbalan yang akan diberikan negara jika tertanggung dalam hal ini wajib pajak menderita risiko. Sebab sebagaimana kenyataannya, negara tidak pernah memberi uang santunan kepada wajib pajak yang tertimpa musibah. Lagi pula kalau ada imbalan dalam pajak, maka hal itu sebenarnya bertentangan dengan unsur dalam definisi pajak itu sendiri. Para penganut teori ini mengatakan, bahwa negara berhak memungut pajak dari penduduknya, karena penduduk negara tersebut mempunyai kepentingan kepada negara. Makin besar kepentingan penduduk kepada negara, maka makin besar pula perlindungan negara kepadanya.
Sama dengan teori asuransi, teori ini mempunyai kelemahan antara lain tentang fungsi negara untuk melindungi segenap rakyatnya. Negara tidak boleh memilih-milih dalam melindungi penduduknya. Jika misalnya di suatu RT (Rukun Tetangga) terjadi kebakaran, apakah hanya mereka yang sudah bayar pajak yang dibantu dan diselamatkan oleh petugas mobil kebakaran? Di samping itu jika ditinjau dari unsur definisi pajak, maka adanya hubungan langsung atau kontraprestasi (dalam hal ini kepentingan wajib pajak) telah menggugurkan eksistensi pajak itu sendiri.
Adapun teori bakti dapat dikatakan sama dengan teori kedaulatan negara pada mata kuliah Pengantar llmu Hukum. Penduduk harus tunduk atau patuh kepada negara, karena negara sebagai suatu lembaga atau organisasi sudah eksis, sudah ada dalam kenyataan. Teori bakti mengajarkan, bahwa penduduk adalah bagian dari suatu negara; penduduk terikat pada keberadaan negara, karenanya penduduk wajib membayar pajak, wajib berbakti kepada negara. Penganut teori bakti menganjurkan untuk membayar pajak kepada negara dengan tidak bertanya-tanya lagi apa yang menjadi dasar bagi negara untuk memungut pajak. Karena organisasi atau lembaga yakni negara telah ada sebagai suatu kenyataan, maka penduduknya wajib secara mutlak membayar pajak, wajib berbakti kepada negara.
Selain itu ada pula yang disebut dengan teori daya pikul sebenarnya tidak memberikan jawaban atas justifikasi pemungutan pajak. Teori ini hanya mengusulkan supaya dalam memungut pajak pemerintah harus memperhatikan daya pikul dari wajib pajak. Jadi wajib pajak membayar pajak sesuai dengan daya pikulnya. Ajaran teori ini ternyata masih dapat bertahan sampai sekarang, yakni seorang wajib pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan atas seluruh penghasilan kotornya. Suatu jumlah yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidupnya haruslah dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dikenakan tarif pajak. Jumlah yang dikeluarkan tersebut disebut penghasilan tidak kena pajak, minimum kehidupan atau pendapatan bebas pajak minimum of subsistence.
Sistem Perpajakan Ludwig von Bertalanffy, seorang biopsikologi bangsa Jerman yang menulis General System Theory pada tahun 1950-an mengemukakan bahwa semua fenomena mempunyai hubungan seperti dalam ilmu alam: ada organ, sel dan mulekul. Suatu masyarakat terdiri dari suprasistem, sistem dan subsistem.
Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke Kas Negara. Contoh: Ditinjau dari tingkatan negara, maka negara adalah suatu suprasistem, Keuangan Negara adalah sistem dan perpajakan adalah subsistem Ditinjau dari tingkatan perpajakan, maka perpajakan di Indonesia adalah suatu suprasistem, pajak penghasilan adalah sistem dan pajak penghasilan atas karyawan adalah subsistem. Dalam sistem perpajakan di Indonesia dikenal Self Asssessment System, Official Assessment System dan Withholding tax System.
Self Assessment System adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya
Withholding tax system adalah suatu sistem perpajakan dimana pihak ketiga diberi kepercayaan (kewajiban), atau diberdayakan (empowerment) oleh undang-undang perpajakan untuk memotong pajak penghasilan sekian persen dari penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak.
Official Assessment System adalah suatu sistem perpajakan dalam mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada dipihak fiskus.
Tarif Pajak
Dalam berbagai literatur perpajakan dikenal lima macam tarif pajak yakni tarif tetap (fixed rate), tarif proporsional (proportional rate), tarif progresif (progressive rate), tarif regresif (regressive rate) dan tarif degresif (degressive rate).
Tarif tetap adalah tarif yang jumlah pajaknya dalam rupiah (atau dollar) bersifat tetap walaupun Objek Pajaknya jumlahnya berbeda-beda. Misalnya tarif Bea Meterai berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985. Jumlah Bea Meterai atas kuitansi atau tanda terima uang di atas Rp1.000.000,- adalah Rp6.000,- Walaupun uang yang diterima besarnya Rp100.000.000,- atau Rp10.000.000.000,- dan seterusnya, jumlah Bea Meterai yang terutang tetap Rp6.000,-
Sedangkan yang dimaksud dengan tarif proporsional adalah tarif yang prosentasenya tetap walaupun jumlah objek pajaknya berubah-ubah. Misalnya tarif PPN 10% atas Rp100.000,- 10% atas Rp50.000.000,- 10% atas Rp10.000.000.000,-
Tarif Pajak yang bersifat progresif adalah tarif pajak yang makin tinggi objek pajaknya, maka makin tinggi pula prosentase tarif pajaknya. Misalnya tarif Pajak Pendapatan tahun 1944, Tarif Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
Adapun tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang makin tinggi objek pajak, maka makin rendah prosentase tarifnya. Sedangkan tarif Pajak Degresif adalah tarif pajak yang apabila objek pajaknya makin tinggi, maka makin rendah tarifnya. Tarif ini pernah berlaku untuk Bea Warisan. Makin tinggi warisan yang akan diterima oleh ahli waris, maka tarif bea atau pajak atas warisan makin kecil.

Hukum Pajak
Hukum pajak atau hukum fiskal ialah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas Negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak.
Hukum Pajak dibedakan antara Hukum Pajak Materiil (Material tax law) dan hukum Pajak Formal (Formal tax law). Hukum Pajak Materiil adalah hukum pajak yang memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang dikenakan pajak, dan siapa-siapa dikecualikan dari pengenaan pajak, apa saja yang dikenakan pajak dan berapa yang harus dibayar.
Hukum Pajak Formal adalah hukum pajak yang memuat ketentuan-ketentuan bagaimana mewujudkan hukum pajak materiil menjadi kenyataan. Secara mudah dapat dirumuskan bahwa hukum pajak materiil berisi ketentuan-ketentuan tentang siapa, apa dan berapa. Hukum Pajak Formal berisi ketentuan tentang bagaimana.
Hukum pajak formal merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana mewujudkan hukum pajak materiil menjadi kenyataan. Misalnya hukum pajak materiil menetapkan, bahwa seseorang yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan mempunyai penghasilan yang jumlahnya di atas PTKP, maka orang yang bersangkutan telah mempunyai kewajiban untuk membayar pajak dan statusnya telah menjadi Wajib Pajak.

Sanksi Pajak
Sanksi administrasi menurut UU KUP dibagi atas 3 macam yaitu berupa denda, bunga dan kenaikan. Hukum Pidana Fiskal dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu a). Peraturan Hukum Pidana mengenai Pajak Langsung dan Pajak Peredaran (PPe)/PPn; b). Peraturan Hukum Pidana mengenai Bea Cukai; dan c). Hukum Pidana Pemerintahan/Quasi/ Semu/Tidak Sebenarnya.
Sanksi administrasi berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran peraturan yang bersifat hukum publik. Dalam hal ini, sanksi administrasi dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akibat pelanggarannya pada umumnya tidak merugikan negara.
Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dikenakan terhadap wajib pajak yang membetulkan SPT, dikenakan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), tidak melunasi utang pajak pada saat jatuh tempo, terlambat membayar SKPKB dan SKPKBT, mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta menunda penyampaian SPT.
Sedangkan sanksi administrasi berupa kenaikan (kenaikan pajak atau tambahan pajak) dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan perpajakan, yang akibat pelanggaran itu negara dirugikan. Menurut Undang-Undang KUP tahun 2000, kenaikan adalah sanksi administrasi yang menaikkan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak dengan persentase antara 50-100% dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar.

Hutang Pajak
Menurut faham formal utang pajak timbul karena perbuatan fiskus, yakni fiskus menerbitkan SKP. Dalam contoh di atas, utang pajak si A baru akan timbul sesudah fiskus menerbitkan SKP. Secara ekstrim, si A tidak mempunyai kewajiban membayar pajak penghasilan/ pendapatannya jika fiskus belum menerbitkan SKP.
Menurut faham materiil utang pajak timbul karena terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam undang-undang. Terpenuhinya ketentuan dalam undang-undang tersebut disebut sebagai tatbestand. Misalnya syarat timbulnya utang pajak bagi si A dalam contoh di atas menurut UU PPh 2000 antara lain :
Jika si A telah bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan si A telah mempunyai penghasilan setahun di atas PTKP, maka sudah timbul utang pajak bagi si A. Dia tidak perlu menunggu fiskus menerbitkan SKP. Timbulnya utang pajak menurut faham materiil secara sederhana dapat dikatakan karena Undang-Undang atau karena tatbestand, yaitu ‘rangkaian dari keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa (baik yang feitelijk, yuridis, persoonlijk maupun zakelijk) yang dapat menimbulkan utang pajak’.

Hukum Humaniter Hak Asasi Manusia Internasional

Mengapa saya menulis resume ini? Jawabannya sederhanya saja; karena banyak yang masih tidak tahu kurang jelas dan sering menyalah-artikan dan menyamakan Hukum Humaniter ini dengan cabang-cabang Hukum Internasional lainnya. Nah, cabang-cabang Hukum Internasional yang sering ‘dipersaudarakan’ dengan Hukum Humaniter itu adalah Hukum Gencatan Senjata (Disarmament Law); ketentuan-ketentuan mengenai konsep ‘ius ad bellum’ atau keabsahan suatu negara untuk menggunakan kekerasan bersenjata (the legality of the use of force); dan last but not least, the most popular one, adalah Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (International Human Rights Law). Padahal ke empat nya adalah cabang-cabang ilmu dari Hukum Internasional yang memiliki kekhasan masing-masing. Cobalah perhatikan skema berikut ini :
Jika kita perhatikan skema di samping, maka kita sekilas dapat melihat bahwa keempatnya berbeda, baik dari segi penerapannya, para pihak yang terlibat di dalamnya dan tentu saja dasar hukumnya, sehingga banyak pendapat yang saling tumpang tindih. Hal ini tidak mengherankan karena keempat cabang ilmu tersebuti ternyata berkaitan dengan persoalan senjata (weapons) yang ketika digunakan dalam peperangan akan merenggut hak asasi manusia yang paling utama yaitu hak untuk hidup (the right to life)…
Masih kurang jelas? Begini… misalnya, mengapa Hukum Humaniter sering ‘dipersamakan’ dengan Hukum HAM Internasional ? Itu karena banyak yang berpikir sederhana saja, yakni : bagaimana perlindungan hak untuk hidup ketika terjadi perang? … bukankah peperangan itu sejatinya dapat menewaskan ribuan hingga jutaan manusia dalam satu waktu? … apakah ada hak untuk hidup ketika terjadi perang? … dstnya… Sedangkan mereka yang menyamakan Hukum Humaniter dengan Hukum Gencatan Senjata sering bertanya-tanya : apakah Hukum Gencatan Senjata berlaku ketika terjadi gencatan senjata pada waktu perang? … bukankah Hukum Gencatan Senjata mengatur tentang gencatan senjata?… tapi yang berpikir kritis akan balik bertanya, mengapa istilahnya Hukum Gencatan Senjata? … mengapa bukan Hukum Perang, Hukum Sengketa Bersenjata, atau Hukum Humaniter…? Nah, makin pusing kan… Adapun mereka yang sudah ‘familiar’ dengan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), khususnya tingkah polah si Dewan Keamanan PBB (United Nations Security Council), tentunya punya pertanyaan sendiri seperti : apakah suatu peperangan dapat dibenarkan secara hukum oleh DK PBB…? kalau perang merupakan tindakan yang ilegal, mengapa ada aturannya… ? Jika DK PBB mengeluarkan suatu resolusi, apakah hal tersebut berdasarkan Hukum Humaniter…? dan mungkin masih banyak pertanyaan lainnya. Nah, supaya pengertian ke empat cabang ilmu hukum tersebut tidak ‘tertukar posisinya’ satu sama lain, dengan adanya pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka ikuti penjelasan berikut ini.
Agar kita menjadi yakin bahwa ke tiga cabang hukum tersebut berbeda dengan Hukum Humaniter, maka pertama kali, mari kita coba bedakan dari sudut dasar hukum (legal basis) nya, apakah dasar hukum ke tiga cabang hukum tersebut.
A. Hukum HAM Internasional
Hukum HAM Internasional memiliki seperangkat instrumen pokok yang melandasi perkembangan pengaturan HAM, baik secara internasional maupun secara regional. Instrumen pokok tersebut dikenal dengan sebutan “the International Bill of Human Rights”, yang terdiri dari :
1. Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 10 Desember 1948
2. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), 16 Desember 1966.
3. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 16 Desember 1966 beserta dua Optional Protokolnya, yaitu:
• 1st Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights;
• 2nd Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolision of the death penalty.
Di samping instrumen pokok tersebut di atas, masih banyak instrumen hukum ham internasional yang lainnya seperti : Convention against Torture (CAT) 1984, Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women (CEDAW) 1979, dan lain-lain.
B. Hukum Gencatan Senjata
Hukum Gencatan Senjata sebagian besar didasarkan kepada seperangkat perjanjian multilateral yang mengatur mengenai pemusnahan senjata-senjata perusak massal (Weapons of Mass Destruction/WMD), serta pembatasan jenis-jenis senjata konvensional tertentu. Menurut Sergio Duarte, perwakilan untuk masalah-masalah gencatan senjata di Perserikatan Bangsa-bangsa, dasar hukum utama yang dipergunakan dalam Hukum Gencatan Senjata adalah :
1. Non-Proliferation Treaty (NPT); demikian pula perjanjian-perjanjian regional yang membentuk zona bebas senjata nuklir (’nuclear weapons free zone’);
2. Perjanjian-perjanjian bilateral antara Amerika Serikat dan Rusia, termasuk Strategic Offensive Reductions Treaty and the Strategic Arms Reduction Treaty (START-I);
3. Perjanjian-perjanjian yang mengatur senjata pemusnal massal lainnya seperti Konvensi Senjata-senjata Biologi (Biological and Toxin Weapons Convention, atau disebut pula Biological Weapons Convention), 10 April 1972 dan Konvensi Senjata-senjata Kimia (Chemical Weapons Convention), 13 Januari 1993.
C. Dasar hukum bagi legalitas suatu negara untuk berperang
Pada bagian ini, kita sedang membicarakan konsep “ius ad bellum”, yang pada hakekatnya mempertanyakan apakah legalitas bagi suatu negara yang akan melakukan perang; atau dengan kata lain apa dasar justifikasi untuk melakukan hal tersebut. Dalam hal ini, legalitas tersebut tidak kita dapatkan di dalam perjanjian-perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam Hukum Humaniter, akan tetapi kita akan menemukan adanya pembenaran (justifikasi) secara hukum bagi suatu negara untuk berperang di dalam Piagam PBB, khususnya pada Bab VII, di mana Dewan Keamanan dapat melakukan tindakan-tindakan militer tertentu sehubungan dengan adanya suatu “ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, serta adanya tindak pidana agresi”. Hanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Bab VII Piagam PBB inilah maka tindakan suatu negara untuk mengangkat senjata dapat dibenarkan secara hukum ataukah tidak.
D. Hukum Humaniter
Dasar utama bagi Hukum Humaniter adalah hukum Den Haag dan Hukum Jenewa; yakni seperangkat Konvensi-konvensi Den Haag hasil dari Konferensi Perdamaian I dan II, serta Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949 beserta kedua Protokol Tambahannya tahun 1977.
Nah, setelah melihat uraian di atas, ternyata jelas bahwa dasar hukum dari ke tiga cabang ilmu tersebut ternyata berbeda. Tidak satupun diantaranya yang bersinggungan dengan ‘the hague laws’ maupun ‘the geneva laws’. Hal ini berarti kurang benar menyamakan ke tiga hukum tersebut dengan Hukum Humaniter, walaupun memang masing-masing ada hubungannya dengan masalah persenjataan.
Upaya ke dua untuk meyakinkan bahwa ke tiga cabang hukum tersebut berbeda dengan Hukum Humaniter, adalah dengan melihat siapa para pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan perkataan lain, kita berusaha untuk menentukan hak dan kewajiban yang dibebankan kepada para pihak.
A. Hukum HAM Internasional
Permasalahan HAM selalu membicarakan antara negara di satu pihak, dengan warga negara di lain pihak, masing-masing dengan hak dan kewajibannya sendiri-sendiri. Konstruksi ini menggambarkan adanya hubungan yang bersifat vertikal, yaitu negara yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pihak yang bersifat superior; dan warga negara yang berkedudukan di bawah pemerintah, yang bersifat inferior.
B. Hukum Gencatan Senjata
Secara khusus, instrumen-instrumen yang menjadi dasar bagi pembentukan Hukum Gencatan Senjata berlaku hanya kepada para peserta perjanjian yang bersangkutan, walaupun secara umum perjanjian tersebut juga dapat berlaku pula dalam masyarakat internasional.
C. Dasar hukum bagi legalitas suatu negara untuk berperang
Piagam PBB (termasuk Bab VII Piagam PBB) merupakan suatu perjanjian yang berlaku dan bersifat mengikat secara hukum (legally binding) bagi negara-negara anggota PBB. Sebagaimana dikemukakan mengenai perjanjian-perjanjian gencatan senjata, maka Piagam PBB juga berlaku dalam masyarakat internasional secara umum.
D. Hukum Humaniter
Ketika terjadi peperangan, maka Hukum Humaniter berlaku bagi pihak atau negara-negara yang sedang bersengketa (belligerents). Walaupun terdapat ketentuan-ketentuan lainnya dari Konvensi Den Haag mengenai negara-negara netral, namun ketentuan-ketentuan tersebut pada umumnya untuk menjaga dan mempertahankan kenetralan negara-negara yang tidak berperang sehingga tidak memperluas skala dan intensitas perang itu sendiri.
Dengan melihat perbedaan siapa-siapa sajakah para pihak yang terlibat, maka kita dapat mengetahui bahwa pihak-pihak yang mendapatkan pengaturan dalam Hukum Humaniter hanyalah negara-negara yang sedang bersengketa saja; berbeda dengan pihak-pihak yang diatur dalam ke tiga cabang hukum lainnya.
Upaya lainnya untuk meyakinkan perbedaan Hukum HAM Internasional, Hukum Gencatan Senjata dan dasar hukum bagi legalitas negara untuk berperang dengan Hukum Humaniter adalah dengan melihat waktu penerapannya. Selain Hukum Humaniter, maka ketiga cabang ilmu tersebut berlaku pada waktu damai; sementara Hukum Humaniter hanya berlaku pada waktu perang. Perkecualiannya mungkin hanya terdapat dalam intisari ham (hard-core rights, inalienable rights, non-derogable rights), di mana hanya hak-hak asasi manusia yang dasar saja (intisari ham) yang tetap berlaku setiap saat termasuk pada waktu peperangan.
Setelah melihat berbagai perbedaan tersebut di atas, maka mudah-mudahan telah jelas, bahwa Hukum Humaniter itu berbeda (dari berbagai sudut pandang) dari Hukum HAM Internasional, Hukum Gencatan Senjata, dan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai “ius ad bellum”, walaupun masing-masing memang ada kaitannya dengan penggunaan senjata. Dengan tulisan ini maka diharapkan tidak terjadi lagi kesimpang-siuran mengenai hukum apa yang berlaku di dalam peperangan.